%A FILONI RIWIYANTI 0642011181
%J Digital Library
%T PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG
BERDASARKAN SKBI NO. 28/KEP/DIR/1995 TENTANG BILYET GIRO DAN
PERATURAN NO. 8/29/PBI/2006 TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL
PENERBIT CEK/GIRO BILYET KOSONG
%X Abstrak

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Pengaturan tentang bilyet giro terdapat dalam SKBI No.28/KEP/ DIR/1995 tentang Bilyet
Giro tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam praktiknya
terdapat kemungkinan pada saat bilyet giro tersebut dimintakan pemindahbukuan, ternyata
dananya tidak mencukupi atau kosong. Pada kondisi seperti ini mengakibatkan pihak
penerima bilyet giro menjadi dirugikan dan membutuhkan suatu perlindungan hukum.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap
penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro,
dan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan
No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong
tertanggal 20 Desember 2006.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, pendekatan
masalah yang digunakan yaitu jenis normatif analistis teori hukum. Data yang digunakan
adalah data skunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Analisis data dilakukan secara kulitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa berdasarkan SKBI No.28/KEP
/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada penerima bilyet giro kosong, maka peraturan ini dikatakan belum lengkap dalam
memberikan perlindungan hukum dan belum memberikan suatu kepastian hukum kepada
penerima bilyet giro kosong. Hal itu dikarenakan di dalam SKBI No.28/KEP/DIR/1995
Tentang Bilyet Giro hanya mengatur perlindungan hukum berupa kewajiban untuk
menyediakan dana oleh pihak penerbit, kewajiban membuat catatan keuangan oleh pihak
penerbit, pihak penerbit tidak dapat membatalkan bilyet giro selama tenggang waktu
penawaran, dan pemberian sanksi terhadap penerbit, sedangkan perihal ganti rugi tidak
dijelaskan dalam peraturan ini. Oleh karena itu pihak penerima dapat menempuh jalan damai
atau menggunakan perantaraan badan peradilan untuk menyelesaikan perkaranya.
Berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro
Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006, bentuk perlindungan hukumnya adalah
kewajiban untuk menyediakan dana oleh pihak penerbit, pencantuman dalam DHIB dan
DHN, pembekuan hak penggunaan bilyet giro, dan penutupan rekening bagi pihak penerbit.
Semua sanksi yang diberikan hanya sebatas sanksi yang bersifat administratif saja.Sanksi
sanksi tersebut dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi
penerima bilyet giro kosong.
%D 2012
%L eprints18161