%A RIA ANGGRAINI 0542011244
%J Digital Library
%T PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang)
%X Abstrak

Merek merupakan tanda pembeda dari produk sejenis yang berasal dari produsen lain.
Merek digunakan sebagai tanda pengenal yang membentuk presepsi dan citra bagi
para pemakai atau konsumen. Merek mempunyai arti penting dalam mengantisipasi
perbuatan curang (unfair competition). Hal tersebut penting karena di dalam
masyarakat khususnya produsen terdapat keinginan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi dengan cara tidak halal yakni menggunakan dengan cara membonceng
(passing off) yaitu menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap
barang itu sendiri. Kenyataan yang ada di masyarakat, memang saat ini banyak
dijumpai di pasar berbagai macam produk yang dipalsukan, tindak pidana jenis ini
sudah jelas dan transparan diatur dalam Undang-Undang, baik dalam KUHP maupun
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adanya peraturan perundang
undangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana
bagi pelaku pelanggaran merek. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
pelanggaran hak atas merek, dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pelanggaran hak atas merek.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data
sekunder. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang hakim.
Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian diambil kesimpulan
secara induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak
atas merek yaitu Anas H. Nurdin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan
terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat jiwanya, dan selama persidangan
tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus
pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. Sehingga terdakwa dapat dijatuhi
Ria Anggraini
dengan pidana penjara maupun membayar denda kepada pihak korban. Pidana penjara
yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yaitu selama 7 (tujuh) bulan dan
denda sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana
pelanggaran hak atas merek yaitu adanya keadaan yang meringankan terdakwa yaitu
terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatanya dan berjanji tidak
akan mengulangi lagi, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, terdakwa
sopan dipersidangan dan keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan
terdakwa meresahkan para petani, perbuatan terdakwa sangat merugikan pemegang
hak merek. Adanya harapan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, motif
dilakukannya tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan perbuatan,
akibat yang timbul terhadap korban, pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap
pelaku, pandangan masyarakat dan pengaruh penjatuhan pidana terhadap korban dan
keluarganya. Hakim dalam memutus perkara hanya bersifat dogmatis dan hanya
memenuhi kepastian hukum, yaitu hanya menerapkan aturan hukum terhadap suatu
perkara.
Berdasarkan penelitian, disarankan agar : a). Bagi hakim hendaknya dalam
menjatuhkan putusan khususnya dalam kasus pemalsuan merek selain
mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang terungkap di persidangan dengan
memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut
Umum juga harus mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, seperti akibat yang
dilakukan oleh pelaku pemalsuan merek terhadap masyarakat sekitar, selain itu juga
dalam membuat pertimbangan hakim seharusnya memperhatikan tuntutan atas
dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. b). Bagi pembuat undang-undang hendaknya
dalam rumusan undang-undang mencantumkan minimum pemberian pidana, serta
memperhatikan perkembangan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat agar
undang-undang yang dibuat dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
%D 2012
%L eprints18218