%A Rona Hanura Asri NN
%J Digital Library
%T PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG
(Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang-
Kalimantan Barat ke Taiwan)
%X Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya perempuan dan anak
merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bertentangan
dengan UU NO.21 Th.2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang. Perdagangan orang yang hangat mencuat salah satunya adalah perkawinan
dengan pesanan ( mail order bride) antara perempuan warga negara Indonesia
(WNI) dari Kota Singkawang-Kalimantan Barat dengan laki-laki warga Taiwan.
Berdasarkan UU NO.7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah
Indonesia melalui perwakilannya wajib melindungi WNI termasuk korban
pengantin pesanan ini. Proses diplomasi dan perlindungan WNI terhambat karena
tidak adanya perwakilan RI di Taiwan, sedangkan korban terus bertambah.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam
mencegah dan memberantas perdagangan orang, upaya perlindungan hukum serta
hambatan yang dihadapi.
%D 2012
%L eprints18250