@article{eprints18253,
           month = {Januari},
           title = {ANALISIS PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ANGKATAN
LAUT TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK},
          author = {M. TIANS PRATAMA. N. P 0612011194},
            year = {2012},
         journal = {Digital library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/18253/},
        abstract = {TNI AL selaku pengemban amanah Undang-Undang untuk mempertahankan keutuhan
dan kedaulatan NKRI serta menjaga keamanan seluruh wilayah perairan yurisdiksi
nasional Indonesia dari segala ancaman dan ganguan keamanan. Oleh sebab itu TNI AL
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di laut dalam rangka
penegakan hukum di laut dalam hal ini Lanal Panjang di wilayah perairan Teluk
Lampung. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada posisi 3?45?00? LS -
6?45?00? LS dan 103?40?00? BT - 105?50?00? BT dengan luas wilayah daratan 35.
375,50 km? dan panjang garis pantai {$\pm$} 1050 km serta 69 buah pulau ?pulau kecil.
Berdasarkan hal diatas tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan
oleh penyidik Angkatan Laut terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan
bahan peledak dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah memandang permasalahan dari sudut
hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan Angkatan
Laut sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara melihat
langsung data dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dan data skunder yang dianalisis secara kwalitatif.
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyidikan oleh penyidik
TNI AL dalam melaksanakan tugasnya mengikuti prosedur penyidikannya yang telah
diatur dalam TZMKO. Stbl 1939 Nomor 442, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang pelaksanaan
KUHAP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Adapun
rangkaian proses penyidikan yang dilakukan berupa tindakan penghentian kapal,
pemeriksaan kapal di laut, penggeledahan kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan
tersangka, penyitaan, pelelangan barang bukti/benda sitaan, memghentikan penyidikan
bila tidak cukup bukti, melakukan penahanan tersangka, membuat berita acara pendapat/}
}