TY  - JOUR
ID  - eprints18265
UR  - http://digilib.unila.ac.id/18265/
A1  - NN, Rini Febriani
Y1  - 2012/01/15/
N2  - Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU
No. 5 Tahun 1999). Dalam upaya menerapkan semua peraturan dan juga
mengawasi jalannya peraturan dari UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka
dibentuklah suatu komisi yang memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan
oleh UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha
( selanjutnya disebut KPPU ). Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU adalah
pelanggaran persekongkolan tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Provinsi Kepulauan Riau dan
memeriksa dan memutus pelanggaran persekongkolan tender pengadaan barang
dan jasa KPP madya Batam. Kedua perkara tersebut telah diperiksa dan diputus
dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPUL/
2008. Pelanggaran dalam kedua perkara tersebut dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Persekongkolan dalam Tender, Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang unsur-unsur
pelanggaran dan bentuk persekongkolan dalam Putusan KPPU No. 21/KKPUL/
2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.
JF  - Digital Library
TI  - ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/20087DAN
PUTUSAN KPPU NO. 05/KPPU-L/2008 TENTANG PERSEKONGKOLAN
TENDER SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
AV  - public
ER  -