@article{eprints18506,
           month = {Januari},
           title = {ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA},
          author = {DWI NURAHMAN 0642011153},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/18506/},
        abstract = {Pra peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan
dari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata pra peradilan kurang
memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam
proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah dan DPR telah
membuat suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (RUU KUHAP) yang salah satu isinya mengganti lembaga pra peradilan
dengan Hakim Komisaris. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim
Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses
pemidanan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara
petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Apakah alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim
Komisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009? Dan Apakah akibat hukum dari
penetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka
selama tahap penyidikan dan upaya khusus yang dapat dilakukan apabila Hakim
Komisaris berhalangan?}
}