<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT"^^ . "Abstrak\r\n\r\nHutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk\r\nmemberdayakan masyarakat setempat. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan dikeluarkan\r\nsejak tahun 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan no 622/Kpts-II/1995,\r\nsetelah mengalami beberapa revisi hingga yang berlaku sekarang adalah Peraturan\r\nMenteri Kehutanan nomor P.37/Menhut-II/2007 Junto P. 18/Menhut-II/2009. Kebijakan\r\ntersebut bertujuan agar hutan lestari dan masyarakat sejahtera dengan melibatkan\r\nmasyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Implementasi di lapangan mengacu pada tiga\r\naspek yaitu sosial, ekologi dan ekonomi. Pelaksanaan kebijakan tersebut\r\ndiimplementasikan di seluruh Indonesia, termasuk Propinsi Lampung. Pemerintah\r\nKabupaten Lampung Barat termasuk paling maju dalam merespon baik dari segi\r\nkomitmen kebijakan, anggaran, pendampingan dan perencanaan. Pertanyaan penelitian\r\nadalah bagaimana pelaksanaan HKm di Lampung Barat, bagaimana respon terhadap\r\nrevisi kebijakan HKm dan seperti apa formulasi model pelaksanaan HKm di Lampung\r\nBarat?\r\nPenelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan\r\nSumber Jaya, Kecamatan Way Tenong dan Kecamatan Gedung Serian, pada bulan April\r\n2009 sampai dengan Agustus 2009. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif\r\nkualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan sistem purposive. Proses pengambilan\r\ndata dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan dan\r\ndilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Terfokus/FGD (Focus Group Discussion), dengan\r\nmenggunakan alat bantu Teknik Delphi dan Sistem Analisa Sosial. Analisa\r\nmenggunakan adalah analisa kualitatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa 1/. Pelaksanaan HKm di Lampung Barat berjalan\r\nsesuai dengan P.37/Menhut-II/2007. Tetapi terdapat beberapa kelemahan yakni\r\nkurangnya ketersediaan Sumberdaya yang menyebabkan fasilitasi lapangan belum\r\noptimal; Sosialisasi belum semua sampai pada tingkat akar rumput sehingga\r\nmenyebabkan penerimaan pemahaman yang berbeda pada beberapa pihak; Tata\r\nhubungan kerja yang belum jelas antar satuan kerja terkait lingkup pemda dalam\r\nmendukung pelaksanaan HKm terpadu; 2/. Secara umum, Pergeseran SK Menhut\r\n31/Kpts-II/2001 menjadi Permenhut 37/Menhut-II/2007, disikapi dan direspon dengan\r\npersiapan yang baik di tingkat masyarakat dan pemerintah, dan 3. Formulasi model\r\nkebijakan HKm Lampung Barat menunjukkan adanya dukungan yang kuat berupa kerja\r\nsama yang harmonis antara pihak Dinas Kehutanan, masyarakat dan pihak ketiga, yang\r\nmerupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan HKm di Lampung Barat. Tetapi\r\ntidak semua pihak ketiga dapat menjadi mitra yang sesuai, tergantung pada kapasitas,\r\nkomitmen dan visi yang searah.. Beberapa kritikal point terhadap P.37/Menhut-II/2007\r\nterdapat pada: 1. Sistem Tenurial paska 35 tahun, 2. Provisi sumberdaya hutan, 3.\r\nPemanfaatan kayu dari areal HKm, 4. Fasilitasi Pemerintah, dan 5. kriteria batas\r\nwilayah pengelolaan.\r\nKata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Hutan Kemasyarakatan (HKm)\r\n\r\nAbstract\r\n\r\nCommunity Forestry Policy was appeared since 1995 in SK of Forest Minister \r\nNo. 622/Kpts-II/1995 and have pass some revisions. The recent policy is aimed to\r\nrealize the forest conservation and prosperous society by involving the society as\r\nthe program agent. The implementation on the field was focused on three\r\nprincipal aspects, they were : social , ecology, and economy. The application of\r\nthis policy was done in Indonesia. DIY, NTB and Lampung became the pilot\r\nprovinces of this program. From those implementation process, in the three\r\nprovinces, West Lampung was faster than the other provinces in responding those\r\npolicy, if it was seen from the policy commitment, estimation, control and plan.\r\nThe research problem is that how is the application of HKm in West lampung,\r\nHow is the respond to the HKm policy revision, and how the model formulation\r\nof HKm application?\r\nThe research was done in West Lampung in SumberJaya, Way Tenong, and\r\nGedung Serian. The method which was used was descriptive method. Informant\r\nselecting process was done by using snowball system. Data collecting technique\r\nwas done through indept interview and continued by Focus Group Discussion.\r\nAnalyzing technique which was used was qualitative analysis.\r\nThe research result showed that, 1. The application of HKm in West Lampung run\r\nwell, suitable to P.37/menhut-II/2007, but there were still some weaknesses in\r\nfield facilitation and understanding acception of some sides; 2. Generally, the\r\nchange of SK Menhut 31/Kpts-II/2001 to Permenhut 37/Menhut-II/2007, were\r\nresponded positively in society, and 3. Model formulation of HKm in West\r\nLampung showed the strong support from the government, society, and the third\r\nside. Some critical points to P.37/Menhut-II/2007 could be found in : 1. The\r\nTenurial System after 35 years, 2. the provision of forest resources, 3. The use of\r\nwood in the HKm area, 4. Government Facilitation and 5. The limit criteria of\r\narea management.\r\nKeywords : Implementation, Policy, Community Forestry (HKm)"^^ . "2012-01-21" . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "NURKA CAHYANINGSIH"^^ . "Nn"^^ . "NURKA CAHYANINGSIH Nn"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (File PDF)"^^ . . . "ABSTRACT Nurka Cahyaningsih.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (File PDF)"^^ . . . "abstrak Nurka Cahyaningsih.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN\r\nDI LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #18940 \n\nIMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN \nDI LAMPUNG BARAT\n\n" . "text/html" . . . " " . .