TY  - JOUR
ID  - eprints19388
UR  - http://digilib.unila.ac.id/19388/
A1  - 0642011012, ADE PERINDA SARI
Y1  - 2012/04/15/
N2  - ABSTRACT

Plan Description The city is the City Plan Description (RCC) provided by the
Mayor of the Regional Head of Town Planning Information regarding allotment
of land-use planning in accordance with town master plan, detailed plan layout of
the city, and techniques of urban space so that people will obtain building permits
on land rights Guaranteed in terms of planning. The issue raised is the issue of
licensing arrangements description How the city plans for housing and settlement
development in Bandar Lampung, What is the role of the Board of Investment and
Licensing in the issuance of permit details urban plan for housing and settlement
development in Bandar Lampung, What is the role of the inhibiting factors
Agency Capital Investment and Licensing in the issuance of licensing information
for the urban plan for housing and settlement development in Bandar Lampung.
To discuss the problems, the authors conducted an approach and juridical
juridically normatife empirical. Jurist normative approach is the approach taken
by way of reviewing and exploring the theories, concepts, and regulations
regarding the role of the Board of Investment and Licensing in publishing details
of a plan for housing and settlement development in Bandar Lampung. While the
empirical approach is done by way of judicial conduct field research that is, to see
the facts that exist in the practice field about the role of the Board of Investment
and Licensing in publishing details of a plan for housing and settlement
development in Bandar Lampung. Therefore, the type and nature of this research
is descriptive research.
Based on the research and discussion, it was found that, Ordering and Licensing
Board of Investment must be in accordance with the procedures terms and
conditions contained in Article 4 of Regulation No. 4 Area Description
Tahun1992 about whether the City plans general requirements and special
conditions exist. While the role of the Board of Investment and Licensing in the
issuance of the City Plan Description (RCC) for the construction of housing and
settlements include the receipt of files, inspection, site inspection, the
administrative process, counting the number of levies, until the signing of
Kota.Dan Plan Description The factors that inhibit Role Capital Investment and
Licensing in publishing details of a plan for housing and settlement development
in Bandar Lampung is, housing that will be built to take the allotment that is not in accordance with the master plan the city and do not meet the technical
requirements and administration.
Board of Investment and Licensing in the published description of the town plan
should be seen in accordance or not with RTRW Bandar Lampung, the Board of
Investment and Licensing of Bandar Lampung in carrying out its role to give the
land to permit service provision should be more decisive action against companies
that residential and Development Authority settlements that are not in accordance
with the allotment, the Board of Investment and Licensing Bandaar Lampung City
should not issue permits location and IMB (Building Permit) to perusahaan
perusahaan/perseorangan that meet the technical requirements and administrative
and locations that do not conform to their function.

ABSTRAK

Keterangan Rencana Kota adalah Keterangan Rencana Kota (KRK) yang
diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berupa Keterangan Rencana Kota
mengenai perencanaan peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan rencana
induk kota, rencana detail tata ruang kota, dan teknik ruang kota sehingga
masyarakat akan memperoleh izin membangun hak atas tanah yang terjamin dari
segi perencanaannya. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah
pengaturan perizinan penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan
perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung, Bagaimanakah peran
Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam perizinan penerbitan keterangan
rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar
Lampung, Apakah faktor penghambat peran Badan Penanaman Modal dan
Perizinan dalam perizinan penerbitan keterangan rencana kota untuk
pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.
Untuk membahas permasalahan, penulis mengadakan pendekatan yang dilakukan
secara yuridis normatife dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuris normative
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri teori
teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan berkenaan dengan peran Badan
Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota
untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung.
Sedangkan dalam pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan
penelitian lapangan yaitu, melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan
mengenai peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan
keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota
Bandar Lampung. Oleh karena itu, maka jenis dan sifat penelitian ini adalah
penelitian yang bersifat deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa, Pengaturan
Badan Penanaman Modal dan Perizinan harus sesuai dengan prosedur dengan
syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun1992 tentang Keterangan rencana Kota baik syarat umum maupun syarat khusus yang ada. Sedangkan Peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam
penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) untuk pembangunan perumahan dan
permukiman meliputi penerimaan berkas, pemeriksaan, pemeriksaan lapangan,
proses administrasi, penghitungan jumlah retribusi, sampai dengan penandatangan
Keterangan Rencana Kota.Dan Faktor-faktor yang menghambat Peran Penanaman
Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk
pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung adalah,
perumahan yang akan dibangun mengambil peruntukan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang kota dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan administasi.
Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menerbitkan keterangan rencana
kota sebaiknya harus melihat sesuai atau tidak dengan RTRW kota Bandar
Lampung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dalam
menjalankan perannya memberikan pelayanan perizinan penyediaan tanah harus
lebih bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membangunan
perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Badan
Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandaar Lampung sebaiknya tidak
mengeluarkan izin lokasi dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada
perusahaan-perusahaan/perseorangan yang memenuhi persyaratan teknis dan
administrasi serta lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
JF  - Digital Library
TI  - PERAN BADAN PENANAMAN DAN MODAL PERIZINAN DALAM
PENERBITAN KETERANGAN RENCANA KOTA UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG
AV  - public
ER  -