@article{eprints19406,
           month = {Januari},
           title = {KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA
ALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)
DI PROVINSI LAMPUNG
(PERIODE 2001-2009)},
          author = {MOHAMMAD YASIR REZA PERWIRA nn},
            year = {2012},
         journal = {Digital library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19406/},
        abstract = {Abstrak

Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah
yang bersifat ?Block Grant? yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam
penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan
untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun dalam
pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan ketergantungan
daerah terhadap DAU justru semakin tinggi di kabupaten/kota DOB di Lampung.
Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengukur dan membandingkan
tingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota DOB dengan kabupaten induk,
menganalisa kondisi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah pada
kabupaten/kota DOB dan daerah induk, dan menganalisa tingkat kemampuan
keuangan daerah, khususnya pada kabupaten/kota DOB dan daerah induk di
Provinsi Lampung.
Dari hasil perhitungan secara umum ketergantungan di DOB cenderung
lebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus.
Dengan menghilangkan komponen belanja pegawai dalam perhitungan tingkat
ketergantungan, ditemukan fakta bahwa secara umum tingkat ketergantungan
DOB lebih tinggi dibandingkan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus.
Perhitungan tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson
selama periode 2001 hingga 2009 menunjukkan tingkat ketimpangan antar daerah
kabupaten/kota DOB dan daerah induk berada dalam tingkat ketimpangan yang
rendah atau merata. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah Kab/Kota DOB
dan daerah induk masih sangat rendah. Dari 6 DOB yang dianalisis dalam
penelitian ini, hanya Kab. Lampung Barat dan Kota Metro yang berhasil
menyamai bahkan lebih baik dibandingkan daerah induknya dalam hal
kemampuan keuangan.

Abstrak

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to
local government have the character of ?Block Grant? meaning to local
government given by facility in its use as according to priority and requirement of
local gavernment as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the
execution of there were various problem resulting a high depended to DAU
espesially in regency/municipality DOB in Lampung.
The main objectives of this research was to calculate and compare the
fiscal dependence in DOB with its parent regions, to analyze interregional
disparity in regency/municipality DOB and the parents regions, and to analyze the
fiscal capability in DOB and the parent regions in Lampung.
The result of analysis, in generally DOB showed lower of fiscal
dependence compared to parent regions except to Kab. Tanggamus. But, it was
different if the payroll component has been substracted from the DAU funds, in
generally DOB showed higher of fiscal dependence compared to parent regions
except to Kab. Tanggamus. The calculation of interregional disparity with Index
of Williamson during period 2001 -2009 indicated that interregional disparity in
DOB and the original or ?parent? regions at low level or low disparity. While
onother, fiscal capability in DOB and the parent regions were low. From six DOB
in this study, only Kab. Lampung Barat and Kota Metro which is equal or better
compared to parent regions in case of fiscal capability.}
}