<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009)"^^ . "Abstrak\r\n\r\nDana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah\r\nyang bersifat “Block Grant” yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam\r\npenggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan\r\nuntuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Namun dalam\r\npelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan ketergantungan\r\ndaerah terhadap DAU justru semakin tinggi di kabupaten/kota DOB di Lampung.\r\nTujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengukur dan membandingkan\r\ntingkat ketergantungan fiskal kabupaten/kota DOB dengan kabupaten induk,\r\nmenganalisa kondisi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah pada\r\nkabupaten/kota DOB dan daerah induk, dan menganalisa tingkat kemampuan\r\nkeuangan daerah, khususnya pada kabupaten/kota DOB dan daerah induk di\r\nProvinsi Lampung.\r\nDari hasil perhitungan secara umum ketergantungan di DOB cenderung\r\nlebih rendah dibandingkan dengan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus.\r\nDengan menghilangkan komponen belanja pegawai dalam perhitungan tingkat\r\nketergantungan, ditemukan fakta bahwa secara umum tingkat ketergantungan\r\nDOB lebih tinggi dibandingkan daerah induknya kecuali Kab. Tanggamus.\r\nPerhitungan tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson\r\nselama periode 2001 hingga 2009 menunjukkan tingkat ketimpangan antar daerah\r\nkabupaten/kota DOB dan daerah induk berada dalam tingkat ketimpangan yang\r\nrendah atau merata. Sementara itu, kemampuan keuangan daerah Kab/Kota DOB\r\ndan daerah induk masih sangat rendah. Dari 6 DOB yang dianalisis dalam\r\npenelitian ini, hanya Kab. Lampung Barat dan Kota Metro yang berhasil\r\nmenyamai bahkan lebih baik dibandingkan daerah induknya dalam hal\r\nkemampuan keuangan.\r\n\r\nAbstrak\r\n\r\nGeneral Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to\r\nlocal government have the character of “Block Grant” meaning to local\r\ngovernment given by facility in its use as according to priority and requirement of\r\nlocal gavernment as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the\r\nexecution of there were various problem resulting a high depended to DAU\r\nespesially in regency/municipality DOB in Lampung.\r\nThe main objectives of this research was to calculate and compare the\r\nfiscal dependence in DOB with its parent regions, to analyze interregional\r\ndisparity in regency/municipality DOB and the parents regions, and to analyze the\r\nfiscal capability in DOB and the parent regions in Lampung.\r\nThe result of analysis, in generally DOB showed lower of fiscal\r\ndependence compared to parent regions except to Kab. Tanggamus. But, it was\r\ndifferent if the payroll component has been substracted from the DAU funds, in\r\ngenerally DOB showed higher of fiscal dependence compared to parent regions\r\nexcept to Kab. Tanggamus. The calculation of interregional disparity with Index\r\nof Williamson during period 2001 -2009 indicated that interregional disparity in\r\nDOB and the original or “parent” regions at low level or low disparity. While\r\nonother, fiscal capability in DOB and the parent regions were low. From six DOB\r\nin this study, only Kab. Lampung Barat and Kota Metro which is equal or better\r\ncompared to parent regions in case of fiscal capability."^^ . "2012-01-23" . . . "Digital library"^^ . . . . . . . . "MOHAMMAD YASIR REZA PERWIRA"^^ . "nn"^^ . "MOHAMMAD YASIR REZA PERWIRA nn"^^ . . . . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (File PDF)"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) D.pdf"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA\r\nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB)\r\nDI PROVINSI LAMPUNG\r\n(PERIODE 2001-2009) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #19406 \n\nKETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA \nALOKASI UMUM (DAU) PADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) \nDI PROVINSI LAMPUNG \n(PERIODE 2001-2009)\n\n" . "text/html" . . . " " . .