@article{eprints19465,
           month = {Januari},
           title = {PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMU NEGERI DI PROVINSI
LAMPUNG},
          author = {SAMUEL SARAGIH 0541021051},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19465/},
        abstract = {Abstrak

Kunci keberhasilan pembangunan adalah pembangunan pendidikan. Salah satu prioritas
pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tertuang dalam
RENSTRA Provinsi Lampung tahun 2003 tentang sumber daya manusia adalah
pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kependidikan dasar,
menengah dan kejuruan, dengan programnya yaitu perluasan dan peningkatan mutu
pendidikan SMU, khusunya SMU Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan
memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah.
Latar belakang yang melandasi penulisan ini adalah bahwa perkembangan total anggaran
pendidikan SMU Negeri dan anggaran pengembangan pendidikan SMU Negeri nilainya
cenderung mengalami penurunan, akibatnya mutu pendidikan SMU Negeri juga
menurun.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dilihat
dari nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) melalui alokasi anggaran pendidikan
serta untuk melihat konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri dilihat dari alokasi anggaran
pendidikan dengan RENSTRA dan program pendidikan dengan RENSTRA Provinsi
Lampung.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asosiatif, yaitu
alat analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau
lebih. Alat analisis ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan
dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan analisis ini maka akan dapat
dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan
mengontrol suatu gejala. Dalam anlisis ini minimal terdapat dua variabel yang
dihubungkan, dalam penelitian ini variabel yang dimaksud adalah pengeluaran
pemerintah sektor pendidikan dan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi
Lampung.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran kepada
Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai
pelaksana teknis pembangunan pendidikan, sebagai berikut :
Pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan seharusnya
dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat
4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.

Abstrak

The key to success is the development of educational development. One priority
national development to improve human resources as stated in RENSTRA Lampung Province in
2003 on human resources is development and improvement of infrastructure quality basic
education, secondary and vocational education, with its program of expansion and quality
improvement High School education, High School especially organized by the Government and
obtain development funds from central and local government.
Background underlying this paper is that the total development budget State high school
education and public senior high school education development budget worth tendency to
decrease, consequently the quality of senior high school education also decreases.
The objective is to determine Lampung Provincial Government Policy in an effort to improve the
quality of senior high school education in the province of Lampung views from the average
value of the National Final Examination (UAN), through education allocation and to see the
consistency of government policy in the province of Lampung efforts to improve the quality of
visits of senior high school education budget allocation RENSTRA education and educational
programs with RENSTRA Provinces Lampung.
Analysis tools used in this study is an analysis of associative, the analysis tool that aims to
determine the relationship between two variables or more. This analysis tool has the highest
levels when compared with descriptive and comparative research. With this analysis it will be
constructed a theory that can serve to explain, predict and control of a phenomenon. n this anlisis
there are at least two variables connected, this study is the expenditure variable is government
spending on education and quality education in the province of State High School Lampung.
Based on the results of research and discussion, the conceptual contribution to The Government
of Lampung Province Lampung Province Education Department, particularly as technical
implementation of education development, as follows:
Government expenditure for education sector development should
allocated at least 20 percent of State Budget Revenue and Expenditure
(Budget) in the sector and at least 20 percent of the Budget Incomes and Expenditures
Local (APBD), accordance with the provisions of the Constitution of 1945 Article 31 paragraph4
which states that governments prioritize the educational budget at least twenty per cent of Budget
Revenues and Expenditures and Budget Revenue and Expenditure derah to meet the needs of
national education.}
}