%0 Journal Article
%A 0612011004, ANIK SUPARTI NINGSIH
%D 2012
%F eprints:19538
%J Digital Library
%T ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  NO: 01/ PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2006/ PN. NIAGA. JKT. PST.  TENTANG PEMBATALAN PERDAMAIAN  TERHADAP P.T. GORO BATARA SAKTI
%U http://digilib.unila.ac.id/19538/
%X ABSTRAK    Debitor berhak pada waktu PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian  kepada kreditor. Rencana perdamaian yang telah disetujui, harus mendapat  pengesahan dari pengadilan agar berlaku secara hukum. Debitor yang lalai  memenuhi isi perjanjian perdamaian, dapat dimohonkan pembatalan perdamaian  ke Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah  permohonan pembatalan perdamaian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No:  01/ Pembatalan Perdamaian/ 2006/ PN. NIAGA. Jkt. Pst. tentang Pembatalan  Perdamaian Terhadap P.T. Goro Batara Sakti.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.  Pendekatan masalah yang digunakan normatif-terapan (applied law approach).  Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa kreditor dapat menuntut  pembatalan suatu perdamaian, apabila debitor lalai memenuhi perjanjian. Akibat  hukum pembatalan perdamaian P.T. Goro Batara Sakti pailit dengan segala akibat  hukumnya, sehingga kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta  kekayaannya. Pegurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator  dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Terhadap putusan tersebut, diajukan  upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, menghasilkan  putusan bahwa P.T. Goro Batara Sakti dinyatakan pailit. Putusan tersebut  membuktikan, bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU  memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor. Debitor pailit  yang telah memenuhi kewajiban kepada kreditor, harus mengajukan rehabilitasi  kepada Pengadilan Niaga, agar berwenang kembali melakukan kegiatan usaha dan  mengurus harta kekayaannya.  Kata Kunci: Pembatalan perdamaian, Kepailitan, dan Pengadilan Niaga