creators_name: NN, Mizdarmadi
type: article
datestamp: 2016-01-25 04:48:11
lastmod: 2016-01-25 04:48:11
metadata_visibility: show
title: AKUNTABILTAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM
PENATAAN TATA RUANG KOTA
ispublished: pub
subjects: General
full_text_status: public
abstract: Proses Penataan Ruang Kota di Kabupaten Pesawaran belum akuntabel karena
Pemanfatan sumberdaya yang dikelola saat ini masih belum jelas perencanaannya
seperti halnya bekaitan dengan kepentingan umum, berupa penempatan sektorsektor layanan publik, pusat pengembangan ekonomi masyarakat, pusat
pendidikan, dan pusat kesehatan.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penataan Tata Ruang Kota.
dan mengetahui mekanisme Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menetapkan informan
yaitu Kepala Badan Bappeda Kab. Pesawaran, Subbag Perencanaan Bappeda
Kab. Pesawaran, Kabid Pendataan dan Pengendalian Bappeda Kab. Pesawaran,
Subbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Pesawaran, Subbid Penataan
ruang dan Lingkungan SDA Bappeda Kab. Pesawaran, Subbid Saran dan
Prasarana Bappeda Kab. Pesawaran, dan Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda
Kab. Pesawaran. Mengenai Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi
data, penyajian data (display) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tahap Proses Pembuatan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran telah memenuhi Akuntabiltas dilihat
dari proses Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang, Proses
Perencanaan Tata Ruang, dan Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah, dengan mengacu pada kaidah aturan tata ruang. (2) Pada Tahap
Proses sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran telah
memenuhi mekanisme Akuntabilitas dengan berdasarkan tahapan-tahapan diawali
diajukan pada Bappeda Propinsi selanjutnya ke tingkat Nasional yaitu Mendagri
untuk dikaji lebih lanjut. Penyebaran informasi dengan akses publik mengenai
keputusan dan mekanisme pengaduan Masyarakat sudah berjalan dengan baik
dapat disimpulkan Akuntabel.
date: 2012-01-23
date_type: published
publication: Digital Library
refereed: TRUE
citation:   NN, Mizdarmadi  (2012) AKUNTABILTAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DALAM PENATAAN TATA RUANG KOTA.  Digital Library.       
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/1/A4.%20kendali%20bimbingan.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/2/ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/3/Bab%20I.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/4/Bab%20II.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/5/Bab%20III.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/6/BAb%20IV.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/7/DAFTAR%20ISI.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/9/kaper.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/10/DAFTAR%20TABEL.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/19557/11/V%20%28Autosaved%29.pdf