@phdthesis{eprints19581,
           month = {Agustus},
           title = {KAJIAN YURIDIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {MUHAMMAD HATTA 0642011272},
            year = {2010},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19581/},
        abstract = {Dalam proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau sidang
peradilan anak menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya
disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kebijakan ini akhirnya
mengelompokan bahwa peradilan anak adalah sebuah badan peradilan yang khusus
disediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan
atau pelanggaran. Dengan kata lain bahwa peradilan anak adalah sebagai alat Negara
yang berfungsi sebagai perlindungan anak karena tidak hanya semata-mata untuk
menetapkan adanya kesalahan dan menghukumnya, tetapi juga merupakan usaha untuk
melakukan koreksi dan rehabilitasi moral, membentuk disiplin anak sehingga ia dapat
kembali pada kehidupan masyarakat yang normal dan bukan untuk mengakhiri harapan
dan masa depannya. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan
kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dan Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan kompetensi
pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan
Anak?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian sebanyak tiga orang yaitu dua
orang Hakim Anak dan satu orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1)
Pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di
Muhammad Hatta
lingkungan Peradilan Umum. Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang
Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak
sebagaimana ditentukan dalam UUPA. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke
Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak
pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUPA dan diajukan ke
sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. (2)
Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan Anak adalah: (1) Faktor
penegak hukum. Menyangkut sumber daya manusia Hakim Anak, perlu ditambah dan
dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang Peradilan Pidana Anak dan tentang
perlindungan anak. (2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Hambatan melakukan persidangan anak, seperti kurangnya sarana dan prasarana.
Ruangan khusus yang untuk melakukan persidangan perkara pidana anak tidak ada, yang
dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. (3) Faktor masyarakat. Selama proses
persidangan, masih banyak juga terdakwa anak tidak didampingi oleh orang tua, wali,
atau orang tua asuh. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang hak-hak anak dalam proses pelaksanaan pengadilan anak.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk kepentingan perlindungan hukum bagi anakanak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, maka sudah seyogyanya dibangun
sistem peradilan anak yang terpadu dengan sistem koordinasi yang baik antara
pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penyidik, penuntut umum maupun hakim
sesuai dengan tugas dan wewenang serta fungsi masing-masing menurut hukum. (2)
Dalam menangani perkara anak banyak hal yang harus diperhatikan terurtama hal-hal
yang menyangkut masa depan anak itu sendiri. Apa yang tertera dalam Undang-Undang
Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan anak harus benar-benar diterapkan.}
}