The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP IKLAN DI MEDIA TELEVISI YANG TIDAK MENGHENTIKAN LANGGANAN REGISTRASI (UNREG) ATAS PERMINTAAN PELANGGAN
ABSTRAK Semakin banyak penggunaan handphone oleh masyarakat memunculkan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang untuk mencapai kepentingan pribadi, salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan metode Short Message Service (SMS). Pemakai jasa layanan tidak bisa menghentikan SMS walaupun sudah diketik sesuai dengan petunjuk. Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah kajian hukum pidana terhadap iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi (Unreg) atas permintaan pelanggan serta bagaimana kualifikasi delik kejahatan atas fenomena iklan di media televisi yang tidak menghentikan langganan registrasi (Unreg) atas permintaan pelanggan itu ke dalam hukum pidana. Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpuln secara deduktif. Dari hasil penelitian dan pembahasan kajian hukum pidana tidak dihentikannya langganan registrasi (Unreg) atas permintaan pelanggan dapat dilihat di Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f tentang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam iklan barang dan/atau jasa, Pasal 16 tentang pelaku usaha yang ingkar janji, dan Pasal 17 Ayat (1) huruf c, d dan e tentang larangan pelaku usaha periklanan memuat informasi yang keliru, tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan jasa serta mengeksploitasi tanpa persetujuan. Perbuatan tidak dihentikannya langganan registrasi merupakan kelalaian dari pihak perusahaan dan telkom sebagai penyedia jasa. Sehingga yang bertanggung jawab adalah perusahaan dan pihak telkom sebagai penyedia jasa. Proses pembuktiannya akan mengalami kesulitan karena saksi ahli dari kejadian tersebut adalah pihak telkom. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam kasus ini maka SMS dapat dijadikan alat bukti petunjuk untuk memperkuat keakuratan ahli agar hakim dalam pengambilan putusannya secara arif dan bijaksana. Kualifikasi kejahatan dalam kasus ini bukan termasuk dalam penipuan maupun pencurian. Hal itu didasarkan pada perumusan delik terhadap dua tindak pidana tersebut yang tidak sesuai. Perumusan delik yang sesuai adalah dirumuskan di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menentukan adanya larangan memproduksi iklan yang: memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai jasa; tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan agar hukum pidana dapat terlaksana dengan baik adalah untuk segera dibuatkan aturan yang jelas dalam pembuktian. Karena dalam kasus tidak dihentikannya registrasi tersebut walau dalam undang-undang elektronika maupun undang-undang perlindungan konsumen sudah dibuat namun masih kurang untuk menjerat pelaku. Selain itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas untuk segera melapor apabila terjadi pelanggaran hukum.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP IKLAN DI MEDIA TELEVISI YANG TIDAK MENGHENTIKAN LANGGANAN REGISTRASI (UNREG) ATAS PERMINTAAN PELANGGAN (File PDF)
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP IKLAN DI MEDIA TELEVISI YANG TIDAK MENGHENTIKAN LANGGANAN REGISTRASI (UNREG) ATAS PERMINTAAN PELANGGAN (Other)
HTML Summary of #19742 KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP IKLAN DI MEDIA TELEVISI YANG TIDAK MENGHENTIKAN LANGGANAN REGISTRASI (UNREG) ATAS PERMINTAAN PELANGGAN