%0 Journal Article
%A 0312011128, FAIZAL KURNIAWAN ADI PUTRA
%D 2012
%F eprints:19762
%J Digital Library
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERJADINYA  PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
%U http://digilib.unila.ac.id/19762/
%X ABSTRAK    Aliran tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat  untuk keperluan kehidupan masyarakat. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan  tersebut, ada kecenderungan masyarakat mengatasi dengan cara-cara yang  menyimpang, baik karena motifasi ekonomi maupun karena kurangnya kesadaran  hukum dan moral, yaitu adanya pemakaian listrik secara tidak sah sehingga  menimbulkan susut transmisi dan distribusi tenaga listrik yang mengakibatkan  kerugian cukup besar bagi perusahaan listrik negara. Sebagai upaya penindakan ,  PLN menerapkan sanksi administratif berupa penetapan tagihan susulan, tanpa  pernah menerapkan sanksi pidana seperti dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 19 UU  No 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, sehingga penegakan hukum pidana  terhadap pencurian aliran tenaga listrik dikota Bandar Lampung tidak pernah  terlaksana. Untuk itu dilakukan penelitian tentang masalah penegakan hukum  pidana terhadap pencurian listrik di kota bandar lampung dengan tujuan untuk  mengetahui faktor apakah yang menjadi penghambat tidak terlaksananya  penegakan hukum pidana terhadap pencurian listrik dan bagaimanakah penegakan  hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat  di kota Bandar Lampung.  Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis  empiris.dalam pengambilan sampel digunakan metode purposive sampling.  Adapun sumberdata adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan  dan dokumentasi serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan  melalui wawancara terhadap seluruh responden, yaitu petugas PLN, Polisi, Jaksa,  dan Hakim di pengadilan negeri di kota Bandar Lampung. Dari hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa tidak terlaksananya  penegakan hukum pidana terhadap pencurian tenaga listrik di kota Bandar  Lampung karena adanya pengaruh budaya hukum yang mendukung penyelesaian  secara administrati, melalui penetapan tagihan susulan terhadap semua kasus  pencurian tenaga listrik yang terjadi. hal ini didasarkan pada banyaknya faktor  faktor penghambat dalam penyelesaian secara hukum, sehingga penegakan  hukum sulit untuk dilaksanakan, antara lain faktor waktu, biaya dan sarana  prasarana sehingga timbul kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal maupun  material dalam pelaksanaan tahapan tahapan suatu proses penyelenggaraan  peradilan.  Untuk itu diperlukan upaya-upaya penegakan hukum pidana antara lain melalui  peningkatan kerjasama dan koordinasi antara PLN dan aparat penegak hukum,  peningkatan manajemen operasional dan mekanisme badan Kepolisian serta  peningkatan interaksi, interdependensi dan interkoneksi antar sub sistem peradilan  pidana.