@article{eprints19779,
           month = {Juni},
           title = {PENYADAPAN TELEPON DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA DI
TINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA ( HAM )},
          author = {FAUZAN WARGANEGARA 0542011117},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19779/},
        abstract = {ABSTRAK

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian yang mempergaruhi lahirnya suatu
pembangunan nasional, hal ini telah membawa perkembangan kemajuan Teknologi
guna pengungkapan suatu tindak pidana yang di lakukan dengan cara penyadapan
jaringan telekomunikasi yang membantu aparat penegak hukum melakukan penyelidikan
kasus yang sangat sulit di buktikan apabila tidak di lakukan penyadapan, permasalahan
dalam penelitian ini adalah (1) Apa sajakah dasar hukum dalam melakukan Penyadapan
telepon. (2) Apakah Penyadapan Telepon Dalam Penyelidikan Tindak Pidana melanggar
HAM. (3) Apakah ada batasan-batasan dalam melakukan Penyadapan Telepon dalam
Penyelidikan Tindak Pidana. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang
ada maka data tersebut perlu dianalisis Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
yuridis normatif yaitu pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari
kebenaran dengan melihat Asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang
undang yang menunjang terutama yang berhubungan dengan Penyadapan dan Hak Asasi
Manusia.Penelitian normatif dilakukan terhadap bahan-bahan bacaan, dasar hukum dan
konsep-konsep hukum.
Sumber dan jenis data yang di peroleh yaitu berasal dari data kepustakaan dan undang
undang, sedangkan jenis data yang di gunakan Penulis adalah data sekunder yang
diperoleh dari bahan pustaka. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriftif. Cara
analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkannya dengan kalimat
kalimat, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan
yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran-saran dalam rangka
perbaikkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut : (1) Dasar hukum dalam melakukan Penyadapan Telepon antara lain :
a.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. b. Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.c.Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anti
Terorisme. d.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. e.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trasnsaksi Elektronik. f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. (2) Penyadapan telepon untuk keperluan penyelidikan tindak pidana
tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), selama hanya untuk keperluan
penyelidikan yang memerlukan bukti-bukti yang kuat. Penyadapan dapat di lakukan
hanya kepada orang-orang tertentu yang di duga terlibat atau di curigai melakukan tindak
pidana, misalnya Korupsi, psiktropika, narkotika, dan terorisme. (3) Batasan dalam
Penyadapan Telepon antara lain Harus atas izin dan perintah hakim atau kekuasaan lain
yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya penyadapan jaringan
telepon, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, dalam hal ini harus memberikan
tebusan ke mentri komunikasi dan informatika.
Berdasarkan kesimpulan maka yang menjadi saran sebagai berikut, (1) Sebaiknya KPK
harus di berikan batas waktu dalam melakukan penyadapan telepon untuk keperluan
penyelidikan tindak pidana.karena di khawatirkan membuat KPK terlalu bebas
melakukan penyadapan telepon atau sewenang-wenang dalam melakukan penyadapan
telepon.(2) Sebaikanya peraturan-peraturan mengenai penyadapan telepon untuk
keperluan penyelidikan di berikan sanksi-sanksi tegas untuk Aparat Penegak Hukum
apabila melakukan penyadapan dengan sewenang-wenang, tidak di dasarkan peraturan
yang berlaku atau untuk keperluan peribadi, Karena itu merupakan tanggung jawab bagi
aparat penegak hukum yang melakukan penyadapan telepon.(3) Sebaiknya, dalam hal
untuk kepentingan hukum penyadapan telepon yang di lakukan Aparat Penegak Hukum
harus di perjelaskan ke pada masyarakat untuk apa penyadapan telepon itu dilakukan,
guna dan fungsi penyadapan telepon yang dilakukan dan mengapa penyadapan telepon
merupakan alat bukti yang sah, fungsinya ialah menghindarkan anggapan masyarakat
yang menyimpulkan bahwa penyadapan telepon untuk keperluan penyelidikan
merupakan pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM).}
}