%0 Journal Article
%A nn, Agung Laksono
%D 2010
%F eprints:19823
%J Digital Library
%T IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  ANAK YANG MENGATUR PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI  ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
%U http://digilib.unila.ac.id/19823/
%X Abstrak    Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan  sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Bangsa Indonesia merupakan  salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak  (Convention on the Right of Children) tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36  Tahun 1990. Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam SPP Anak Indonesia  seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (khususnya  menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun Undang –  Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tampaknya tidak  cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak konflik  hukum yang tengah berada dalam SPP Anak, Permasalahan yang timbul dalam  penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan  hukum, Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat  penyidikan, perlindungan hukum bagi anak di tingkat penuntutan, pertimbangan  hakim anak dalam menjatuhkan saksi pidana, faktor penghambat dalam  inpelmentasi perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Udang  perlindungan anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang  berhadapan dengan hukum.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif  pendekatan dengan cara studi kepustakaan melalui menelaah kaidah-kaidah atau  norma-norma aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas  dan pendekatan empiris atau secara sosiologis yaitu dengan meneliti dan  mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan  wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan  permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.  Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Pasal 64 tentang  perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak  yang berkonflik dengan hukum, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan  dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui:  Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak,  Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, Penyediaan sarana dan   prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik  bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan  anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan  hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan  identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Penyabab anak  konflik hukum sebenarnya mencakup; Faktor keluarga kurang perhatian,  pergaulan yang buruk/lingkungan, ekonomi, media, pendidikan yang rendah.  Keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar  belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan,  dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang  akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Juga harus diingat,  kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi  seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Faktor  penghambat implementasi perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 menurut  Undang – Undang perlindungan anak adalah: Faktor undang-undang, Faktor  aparat penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, dan  Faktor budaya.  Pada akhir penulisan ini disarankan agar peningkatan pengetahuan Penegak  Hukum tentang ekses-ekses negatif dari SPP anak serta manfaat dari pendekatan  non penal terhadap masalah kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan  tumbuhnya keyakinan dikalangan Penegak Hukum bahwa prosedur hukum  bukanlah satu-satunya cara penyelesaian kasus anak. Diperlukan adanya pedoman  tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang  berorientasi pada UU Pengadilan anak, UU perlindungan anak, maupun  instrumen-instrumen internasional lainnya. Pemerintah Harus lebih giat lagi dalam  sosialisasi Undang-Undang perlindungan Anak sampai keseluruh lapisan  masyarakat.