TY  - JOUR
ID  - eprints19836
UR  - http://digilib.unila.ac.id/19836/
A1  - NN, Abdul Rahman S
Y1  - 2012/02/25/
N2  - ABSTRAK.

ABSTRAK
ANALISIS SISTEM PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
Oleh
ABDUL RAHMAN S.
Anak nakal yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan.
Sanksi pidana bagi anak diatur dalam Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, sedankan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Sebelum diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(selanjutnya akan disingkat UUPA), penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan
menggunakan ketentuan KUHP, yaitu Pasal 45, 46, dan 47. Ketentuan mengenai sanksi
pidana bagi anak dalam UUPA merupakan perubahan atau perbaikan terhadap stelsel pidana
yang ada dalam KUHP, karena stelsel pidana yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan
untuk anak yang melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang
(orang dewasa), walaupun ada beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap
anak belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Analisis
Sistem Penjatuhan Pidana bagi Anak dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak". Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perbedaan
sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan KUHP,
dan (2) Bagaimanakah sistem penjatuhan pidana menurut ketentuan yang diatur dalam UU
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penelitian yang dilakukan menggunakan
pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian data yang
digunakan adalah data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan
melalui metode induktif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan
sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(disingkat UUPA) tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, yaitu tetap menggunakan
"double track system", yaitu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis
sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan. Adapun jenis sanksi yang diatur dalam
UUPA berupa Pidana dan Tindakan. Sanksi Pidana terdiri dari pidana penjara; pidana
kurungan; pidana denda; dan pidana pengawasan. Sanksi tindakan terdiri dari
dikembalikan pada orangtua, wali, atau orangtua asuh;
ABDUL RAHMAN S
diserahkan pada negara; atau diserahkan pada departemen sosial atau organisasi sosial
kemasyarakatan; dan (2) Sistem penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak
pidana yang diatur dalam UUPA didasarkan pada batas umur anak. Batas umur anak
tersebut dapat dibagi dalam 4 (empat) tingkatan batas umur anak, yang sangat mempengaruhi
proses peradilan dan penjatuhan pidananya. Adapun batas umur anak tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut: (a) Batas umur 0 - 8 tahun; (b) Batas umur 8 - 12 tahun; dan
(c) Batas umur 12 - 18 tahun.
Selanjutnya sebagai masukan bagi pihak yang terkait dalam penjatuhan pidana terhadap anak
diberikan saran sebagai berikut: (1) Jenis sanksi pidana dalam UUPA perlu diperluas
dengan menambahkan sanksi-sanksi yang berorientasi pada pembinaan anak, seperti
sanksi pidana kerja sosial, dan sanksi pidana peringatan, baik secara lisan maupun tertulis;
dan (2) Perlu dibuat perumusan tindak pidana yang khusus berlaku untuk anak, yang
meliputi juga perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, misalnya membolos sekolah,
merokok, perilaku seks bebas, dan sebagainya.
JF  - Digital Library
TI  - NN
AV  - public
ER  -