%A Tammy M Saleh NN
%J Digital Library
%T ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KOTA METRO DALAM PROSES PEMBETUKAN
PERATURAN DAERAH (PERDA)
%X Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 19 ayat (2) menetapkan bahwa Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah yang
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi berada pada posisi yang sub-ordinatif terhadap
eksekutif, melainkan sejajar sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa
lebih kritis terhadap eksekutif. Seperti dalam hal Proses Pembentukan Peraturan Daerah
(Perda), dimana membutuhkan kompetensi yang memadai dari seluruh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu sendiri, baik dalam Tahap Pengusulan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ataupun pada Tahap Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda).
%D 2012
%L eprints19851