%0 Journal Article
%A 0642011210, HERLIN PUSPITA SARI
%D 2012
%F eprints:19854
%J Digital Library
%T ANALISIS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM  PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  (Studi Perkara Nomor 312/PID.B/2006/PN. JKT SEL)
%U http://digilib.unila.ac.id/19854/
%X ABSTRAK    Tindak pidana dibidang perpajakan seperti yang dilakukan oleh direktur  perusahaan atau PT. Surya Cipta Gemilang yang bergerak dibidang jasa  merupakan perusahaan dengan identitas palsu (fiktif) yang melakukan penjualan  faktur pajak terhadap perusahaan kena pajak tanpa melakukan penyerahan barang  atau didukung dengan adanya arus barang dan arus uang. Perusahaan yang ingin  membeli faktur pajak pada biro jasa tersebut terlebih dahulu menuliskan uraian  barang dan harga barang untuk mendapat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  yang akan dijadikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan oleh perusahaan  perusahaan pengguna atau pengusaha kena pajak. Dengan menerbitkan faktur  pajak palsu (fiktif) yang didirikan oleh PT. Surya Cipta Gemilang maka pelaku  tindak pidana yakni direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang menjadi terdakwa  dalam perkara tersebut berhasil melipatgandakan 10 (sepuluh) kali lipat dari  jumlah pajak yang disetor, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan  negara sebesar kurang lebih Rp. 354.015.529.873. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah apakah unsur-unsur yang diidentifikasikan sebagai tindak pidana  perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN.  JKT SEL? dan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan  dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Niali (PPN) dalam  perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT  SEL?  Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan  yuridis normatif. Adapun sumber dan jenis data adalah data primer yang diperoleh  dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim, Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dirjen Pajak Bandar Lampung, dan Dosen Fakultas  Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengkoreksi  data, setelah data diolah yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna  mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang  diperoleh dari penelitian.  Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Unsur  unsur yang diidentifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan dalam perkara  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL yaitu  dalam perkara tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana perpajakan dalam  Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam  Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) UU No 16 Tahun 2000 jo Pasal 64  Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur yang dipenuhi adalah unsur: setiap orang,  sengaja, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib  Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, menimbulkan kerugian pada  pendapatan negara, wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh  atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, beberapa  perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang  sebagai perbuatan diteruskan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak  pidana perpajakan berdasarkan fakta yang terjadi pada perkara Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL antara lain: kurangnya  pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi  perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan sehingga membuka  peluang bagi terdakwa dengan melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak  yang kurang cermat dalam mengontrol faktur pajak yang diterbitkan oleh  perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa, serta kurangnya koordinasi  yang baik antara lembaga keuangan Bank dengan Dirjen Pajak yang mendorong  terdakwa berani memalsukan cap registrasi Bank yang kemudian dilaporkan ke  kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak.  Adapun saran yang diberikan penulis yaitu untuk menjamin keefektifan dari  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut maka setiap ada  pelanggaran harus segera ditindak dengan memproses pelaku tindak pidana  sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan denda  dalam setiap unsur-unsur pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.  Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada seperti  pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat dan lembaga keuangan Bank  dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan  dan agar lebih cermat dalam mengontrol faktur-faktur yang dikeluarkan oleh  perusahaan kena pajak serta dapat mengawasi tindakan seperti memalsukan cap  registrasi Bank.