@article{eprints19916,
           month = {Januari},
           title = {DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT
DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR},
          author = {Nina 0611021080},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19916/},
        abstract = {Abstrak

UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004
membawa dampak yang besar dan mendasar dalam hubungan keuangan pusat
daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan,
tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Sumber-sumber
pokok keuangan daerah kota Bandar Lampung terdiri dari PAD, Dana
Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam, DAU, dan DAK. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah
dan pembiayaan pembangunan daerah yang tergambar melalui APBD mempunyai
implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan
kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi
perimbangan keuangan pasat daerah terhadap belanja daerah di Kota Bandar
Lampung.
Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan sumbangan PAD dan Dana Bagi
Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam terhadap belanja daerah Kota
Bandar Lampung masih sangat kecil. Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih
banyak membiayai belanja daerah dari alokasi DAU pemerintah pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung
terhadap pusat masih tinggi.

Abstrak

UU number 25 1999?s was changed to UU number 33 2004?s give the big impact
and basically in the relation of center and regional fund is like funding system is
managed by clearly dividing authority, task, responsibility. The mainly source of
Bandar Lampung funding consist of PAD, Proportional Fund consist of
Proportional Tax, Proportional Resource Dividing Fund, DAU and DAK.
Evaluation to the managing government fund and cost of regional development is
described by APBD, it has large implication. The second, its component will
determine regional government status while do the regional autonomy. The aim
of this is to know how does implementing the central proportional fund impact to
government expenditure in the Bandar Lampung City.
The result of this research, we obtained that PAD contribution and Proportional
fund either Tax or resource to the government expenditure in the Bandar
Lampung City was very small. Bandar Lampung Government, more spend from
DAU. It shows that Bandar Lampung Government has dependence to the central
government.}
}