The repository administrator has not yet configured an RDF license.
DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR
Abstrak UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 membawa dampak yang besar dan mendasar dalam hubungan keuangan pusat daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar tingkat pemerintah. Sumber-sumber pokok keuangan daerah kota Bandar Lampung terdiri dari PAD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah yang tergambar melalui APBD mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi perimbangan keuangan pasat daerah terhadap belanja daerah di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan sumbangan PAD dan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam terhadap belanja daerah Kota Bandar Lampung masih sangat kecil. Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih banyak membiayai belanja daerah dari alokasi DAU pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung terhadap pusat masih tinggi. Abstrak UU number 25 1999’s was changed to UU number 33 2004’s give the big impact and basically in the relation of center and regional fund is like funding system is managed by clearly dividing authority, task, responsibility. The mainly source of Bandar Lampung funding consist of PAD, Proportional Fund consist of Proportional Tax, Proportional Resource Dividing Fund, DAU and DAK. Evaluation to the managing government fund and cost of regional development is described by APBD, it has large implication. The second, its component will determine regional government status while do the regional autonomy. The aim of this is to know how does implementing the central proportional fund impact to government expenditure in the Bandar Lampung City. The result of this research, we obtained that PAD contribution and Proportional fund either Tax or resource to the government expenditure in the Bandar Lampung City was very small. Bandar Lampung Government, more spend from DAU. It shows that Bandar Lampung Government has dependence to the central government.
DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR (File PDF)
DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR (Other)
HTML Summary of #19916 DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR