@article{eprints19922,
           month = {Januari},
           title = {IMPLEMENTASI PASAL 64 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK YANG MENGATUR PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM},
          author = {Agung Laksono NN},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/19922/},
        abstract = {Abstract



Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan
sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Bangsa Indonesia merupakan
salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak
(Convention on the Right of Children) tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36
Tahun 1990. Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam SPP Anak Indonesia
seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (khususnya
menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun Undang ?
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tampaknya tidak
cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak-anak konflik
hukum yang tengah berada dalam SPP Anak, Permasalahan yang timbul dalam
penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum, Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat
penyidikan, perlindungan hukum bagi anak di tingkat penuntutan, pertimbangan
hakim anak dalam menjatuhkan saksi pidana, faktor penghambat dalam
inpelmentasi perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Udang
perlindungan anak yang mengatur perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif
pendekatan dengan cara studi kepustakaan melalui menelaah kaidah-kaidah atau
norma-norma aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas
dan pendekatan empiris atau secara sosiologis yaitu dengan meneliti dan
mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan
wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Pasal 64 tentang
perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak
yang berkonflik dengan hukum, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui:
Perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak,
Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, Penyediaan sarana dan
 prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan
hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan
identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Penyabab anak
konflik hukum sebenarnya mencakup; Faktor keluarga kurang perhatian,
pergaulan yang buruk/lingkungan, ekonomi, media, pendidikan yang rendah.
Keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar
belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan,
dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang
akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Juga harus diingat,
kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi
seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Faktor
penghambat implementasi perlindungan anak sesuai dengan Pasal 64 menurut
Undang ? Undang perlindungan anak adalah: Faktor undang-undang, Faktor
aparat penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat, dan
Faktor budaya.
Pada akhir penulisan ini disarankan agar peningkatan pengetahuan Penegak
Hukum tentang ekses-ekses negatif dari SPP anak serta manfaat dari pendekatan
non penal terhadap masalah kenakalan anak. Dengan demikian diharapkan
tumbuhnya keyakinan dikalangan Penegak Hukum bahwa prosedur hukum
bukanlah satu-satunya cara penyelesaian kasus anak. Diperlukan adanya pedoman
tentang prosedur penangkapan maupun penahanan terhadap tersangka anak yang
berorientasi pada UU Pengadilan anak, UU perlindungan anak, maupun
instrumen-instrumen internasional lainnya. Pemerintah Harus lebih giat lagi dalam
sosialisasi Undang-Undang perlindungan Anak sampai keseluruh lapisan
masyarakat.}
}