%0 Journal Article
%A Nn, YOSYE AJIDAN NAMORA
%D 2010
%F eprints:19931
%J Digital Library
%T INDEPENDENSI LEMBAGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)  DALAM PROSES PEMERIKSAAN UNTUK MEWUJUDKAN  TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  (Studi pada Lembaga BPK RI Perwakilan Propinsi Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/19931/
%X Abstrak    Krisis di tahun 1999 menjadi titik awal rancangan mengenai reformasi di bidang  keuangan negara. Sebagai salah satu usaha untuk menyukseskan agenda reformasi  keuangan tersebut, pemerintah meningkatkan kembali posisi BPK RI sebagai  Lembaga Negara yang memilki fungsi auditif terhadap keuangan negara, yang  tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menguatkan posisi BPK  dikeluarkanlah Undang-Undang No.15 Tahun 2006 mengenai BPK yang  menekankan pada nilai Independensi dalam menjalankan fungsi pemeriksaan  keuangan negara agar tercipta transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis independensi  lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan untuk  mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan  adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik  pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara wawancara  mendalam dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum BPK RI Perwakilan Provinsi  Lampung dalam menjalankan proses pemeriksaan untuk mewujudkan transparansi  dan akuntabilitas keuangan negara telah independen. Hal ini ditunjukan di setiap  tahapan dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan tidak dapat dipengaruhi dan tidak  ditekan oleh pihak manapun dalam menjalankan fungsinya. Selain itu  independensi secara personal dari diri seorang auditor sendiri sudah baik, mereka  tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggui kebebasan mereka  dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan. Namun, masih terdapat hal-hal yang  menganggu independensi BPK dalam menjalankan tugasnya diantaranya adalah  adanya Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara (PPTJKN), menjadi salah salah satu penghalang bagi BPK  untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara di BUMD, dan masih terjadi  pembatasan akses informasi dalam tahapan pelaksanaan pemeriksaan guna  pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan.  Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap  peraturan-peraturan lainnya agar mendukung penuh peningkatan independensi  BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, dan peningkatan kerjasama dengan  lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, kejaksaan dan  kehakiman, dan KPK. Agar bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim  pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung lebih dari hanya sekedar  rekomendasi, sehingga dapat mengurangi tindakan KKN (Kolusi, Korupsi, dan  Nepotisme).  Kata Kunci : Independensi, BPK, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung,  Pemeriksaan,Transparansi, Akuntabilitas    Abstract    Crisis In 1999th becoming starting points state finance’s reform. As one effort to  success the agenda finance reform and birocracy reform, goverment try improve  the function of BPK RI as state institution of state which having auditing  function, to all the things related to state finance. What decanted on UUD 1945, to  strengthen the function of BPK, goverment issued Law No.15/2006 about BPK,  which emphasize at the value of independency in running function of auditing of  state in order to create transparancy and accountability.  The aim of this research is to describe and analyse the Independency of BPK in  auditing process to create transparancy and acuntability of state’s finance. The  method that used is descriptive qualitative approach. Collecting data methode that  used depth interview and documentation.  The result of this reasearche shows that in general the representation of BPK RI  in Lampung province in running process of inspection to create transparancy and  accountability of state’s finance is independence. It show when it’s running the  inspection can’t be influenced and depressed by other. Furthermore, personal  independency of auditors are good, they can’t be influenced by anything that  could bother their freedom in doing inspection activity. But, still there are things  which disturb the independency of BPK when its in running duty, among other  things are existence of UU about inspection of Management and State’s Finance  Responsibility (PPTJKN), becoming one of barrier of BPK to becoming observe  the management of state’s finance in BUMD sectoral, and still in demarcation to  acces the information in execution of utilize inspection step.  The recommendations of this researche are : it needs deregulation of the rules to  support the BPK increase of independency when it’s running the inspection  function and improve the cooperation between law enforcer institution, such as:  police institution, attorney and dept of justice, and KPK. So the evidences which  have been collected by BPK’s RI team, could be more than just recommendation,  moreover could deacrease of KKN (Collusion, Corruption, and Nepotism).  Key word : Independency, BPK, Delegation of BPK RI Lampung Province,  audite, Transparancy, Accountability