%0 Journal Article
%A 0612011105, CHANDRA M. ALIT
%D 2010
%F eprints:19993
%J Digital Library
%T ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN  KEMBALI OLEH JAKSA  (Studi Kasus Djoko Tjandra)
%U http://digilib.unila.ac.id/19993/
%X ABSTRAK.    Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi disalurkan  melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. PK pada pokoknya hanya  dapat diajukan atas putusan Mahkamah Agung (MA) atau putusan Pengadilan  Tinggi yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak  dimohonkan banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum baik  dalam lingkup perkara perdata maupun pidana, termasuk berlaku pula dalam  perkara tata usaha negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah jaksa  berwenang untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bagaimanakah  penyelesaian hukum dalam pengajuan peninjauan kembali atas putusan  Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh  Jaksa Agung dalam perkara Djoko Tjandra.  Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan  Normatif Empiris dan jenis data yang digunakan berupa data primer dan data  sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum tersier. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi  kepustakaan yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan  literatur serta studi lapangan yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan  mengajukan pertanyaan secara lisan kepada para responden. Analisis data  dilakukan secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jaksa berwenang  untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini di atur dalam Pasal 263 ayat (3)  KUHAP yang menyebutkan bahwa PK dapat diajukan terhadap putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila dalam putusan  itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak  diikuti oleh suatu pemidanaan. KUHAP memberikan peluang untuk jaksa dalam  mengajukan PK. Selain itu, yurisprudensi atas pengajuan peninjauan kembali oleh  jaksa telah ada, diawali dengan kasusnya Muchtar Pakpahan. Menurut PerMA No  1 tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh  kekuatan hukum tetap, menyebutkan bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya  dapat diajukan satu kali saja dalam satu perkara. Sehingga permohonan pengajuan  peninjauan kembali oleh pihak Djoko Tjandra terhadap putusan Mahkamah  Agung ditolak, karena sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali oleh jaksa.  Oleh karena itu, penyelesaian hukum dalam pengajuan peninjauan kembali atas  putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya telah diajukan peninjauan kembali  oleh Jaksa Agung dalam perkara Djoko Tjandra adalah dicabutnya putusan  Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa  dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak  Djoko Tjandra. Karena syarat pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa tidak  sesuai atau tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 263  ayat (3) KUHAP.  Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan maka penulis  memberikan saran, diharapkan rumusan undang-undang kedepan harus diperjelas  dan dipertegas dalam menentukan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali  milik siapa. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan  hukum di Indonesia. Namun demikian, sebaiknya upaya untuk mengajukan  Peninjauan Kembali ini menjadi hak terpidana saja sebagai upaya hukum luar  biasa. Karena jaksa telah memperoleh haknya yang lain, yaitu Kasasi Demi  Kepentingan Hukum. Apabila tetap ingin memberikan hak peninjauan kembali  kepada jaksa, maka harus ada eksepsional khusus yang diatur dalam undangundang tersendiri seperti undang-undang tipikor, karena menyangkut keuangan  Negara seperti merugikan keuangan Negara ataupun kepentingan negara yang  harus diselamatkan.