@article{eprints20030,
           month = {Februari},
           title = {PERLINDUNGAN KONSUMEN
AKIBAT MENGGUNAKAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
( Studi Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung )},
          author = {CHRISTINE DEWI UNTARI 0612011107},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/20030/},
        abstract = {ABSTRAK.

Kebutuhan manusia semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman
serta taraf hidup manusia yang semakin berkiblat pada modernisasi, sehingga
kebutuhan akan penampilan yang menarik sudah menjadi hal lazim guna
menunjang kehidupan sosial seseorang dalam masyarakat. Salah satu cara yang
dapat dijumpai dikehidupan kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan akan
penampilan yang menarik tersebut adalah dengan tata rias wajah atau yang lazim
dikenal dengan istilah kosmetik. Namun meningkatnya permintaan konsumen
akan produk kosmetik dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku usaha baik
produsen, distributor maupun penjual eceran yang mengedarkan kosmetik tanpa
izin edar (ilegal) yang tidak terjamin keamanan serta manfaatnya. Untuk itu
Pemerintah melalui BPOM sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin
edar serta melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik dalam
rangka perlindungan konsumen.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan terhadap
konsumen akibat menggunakan kosmetik tanpa izin edar mengingat kasus
pelanggaran mengenai kosmetik tanpa izin edar yang ditangani oleh BPOM/
BBPOM Bandar Lampung belum ada yang bersumber dari pengaduan masyarakat
langsung kepada BPOM/BBPOM Bandar Lampung, melainkan dari jalur razia
yang digelar oleh BPOM/BBPOM Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ketentuan-ketentuan hukum
tentang izin edar kosmetik serta tindakan hukum oleh BPOM terhadap produk
kosmetik tanpa izin edar dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian
normatif-empiris dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka, dokumen serta wawancara langsung terhadap para pihak yang
terkait, yaitu Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Serlik)
BBPOM Bandar Lampung dan Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM
Bandar Lampung dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
CHRISTINE DEWI UNTARI
Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap
konsumen kosmetik tanpa izin edar dilakukan oleh Pemerintah dengan
mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai izin edar produk
kosmetik, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
didukung pula Per. Ka. BPOM tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik, Per.
Ka. BPOM tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,
Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan
tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, serta Kep. Ka BPOM tentang Kosmetik.
Selain itu, Pemerintah melalui BPOM sebagai lembaga yang berwenang
mengeluarkan izin edar serta melakukan pengawasan terhadap peredaran
kosmetik dalam rangka perlindungan konsumen berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai izin edar kosmetik yang berlaku. BPOM sebagai
lembaga yang berwenang tersebut berhak melakukan tindakan hukum berupa
Pemeriksaan Setempat (Razia), Pembinaan, dan melanjutkan kasus pelanggaran
sampai ke Proses Pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Tanpa Izin Edar, BPOM.}
}