@article{eprints20069,
           month = {Pebruari},
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM CYBERTERRORISM DI INDONESIA},
          author = {Dermawan Taufik Mangapul Hutauruk nn},
            year = {2010},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/20069/},
        abstract = {ABSTRAK.

Cyberterrorism merupakan konvergensi dari tindak pidana terorime dengan kejahatan
tehnologi informasi (cyber space). Cyberterrorism di Indonesia sebagai sarana pendukung
yang dimanfaatkan kelompok dan jaringan terorisme konvensional di Indonesia mempunyai
dampak terhadap masyarakat luas maka penegakan hukum harus mendapat prioritas.
Sehingga perlu diketahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap cyberterrorism di
Indonesia, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum
cyberterrorism di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus situs ansharnet yang
bertujuan agar tidak tejadi kesalahan dalam memprosesnya di depan hukum, terutama untuk
melakukan Penegakan hukum yang lebih tepat untuk cyberterrorism.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan analisis empiris karena
penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan
empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskiptif dan
problem identification, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian
dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta
ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Populasi dalam
penelitian ini adalah Penyidik Mabes Polri, Penyidik Polri Densus 88 Anti Teror Polda
Lampung, Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang, Akademisi bagian Hukum Pidana FH.Unila Lampung. Analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini didasarkan pada teori
bahwa penelitian normatif.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap
kejahatan cyberterrorism menggunakan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif
berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya preventif mewujudkan
sistem cyber taskforce dengan real time instrusion detection system network (real time IDS
Network) yang diadopsi oleh Mabes Polri didukung dan terkordinasi dengan
komponen/institusi dan departemen yang terkait dibidang tehnologi informasi diluar Polri.
Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penegakan hukum cyberterrorism Undangundang yang mengatur cyberterrorism sangat lemah, Aparat penegak hukum harus memiliki
kualitas dalam melakukan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan cyberterrorism,
Ketidak siapan intitusi penegak hukum dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas, kesadaran
hukum yang lemah.
Saran diharapkan pemerintah agar cepat melakukan pencegahan dan penanggulangan
ancaman cyberterrorism lokal maupun internasional yang berkaloborasi dengan tindak
pidana terorisme international dengan cara membuat undang-undang yang khusus atau
Dermawan T M Hutauruk
meninjau kembali Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik serta mewujudkan pencegahan terhadap kejahatan cyberterrorism agar
cyberterrorist tidak melakukan kejahatannya dengan cara mewujudkan cyber taskforce,
dengan real time instrusion detection system network (real time IDS Network) yang
dipergunakan oleh National Police Agency Of Japan (NPA) dan melkukan kerjasama
menyeluruh antara lembaga pemerintah, aparat penagak hukum, segenap lapisan masyarakat,
dan negara lain dalam menanggulangi kejahatan cyberterrorism dengan jaringan terorisme.}
}