TY  - JOUR
ID  - eprints20130
UR  - http://digilib.unila.ac.id/20130/
A1  - 0612011137, Fielia Qory Saffira
Y1  - 2010/02/25/
N2  - ABSTRAK.

Pendirian perusahaan pembiayaan diatur dalam PMK No. 84/PMK.012/2006
sebagai peraturan terbaru bagi perusahaan pembiayaan. Berdasarkan ketentuan
pendirian perusahaan dalam PMK No. 84/2006, yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana syarat dan prosedur pendirian perusahaan pembiayaan dan
dokumen legalitas dari pendirian perusahaan pembiayaan berdasarkan PMK No.
84/PMK.012/2006.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
terapan dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang
digunakan adalah yuridis normatif. Sumber dan jenis data adalah data primer yang
diperoleh dari studi lapangan, data ini di peroleh melalui wawancara terhadap Staf
Bagian Hukum PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sedangkan data sekunder
diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan memeriksa dan
mengoreksi data, setelah itu data dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PMK No. 84/PMK.012/2006 tidak
hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang baru akan berdiri tetapi juga
bagi perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum adanya peraturan
tersebut. Perusahaan pembiayaan yang telah berdiri sebelum PMK No.
84/PMK.012/2006 diberlakukan wajib melakukan penyesuaian terhadap
ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 peraturan peralihan dalam PMK No. 84/2006. PT
PANN MULTIFINANCE (Persero) telah melakukan penyesuaian terhadap
ketentuan peralihan Pasal 45 dan Pasal 46 PMK No. 84/PMK.012/2006, yaitu
jumlah modal disetor PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebesar Rp.
180.000.000.000- (seratus delapan puluh miliar rupiah), memiliki jumlah piutang
pembiayaan sebesar 44% dari aktiva, dan melakukan pinjaman sebanyak sembilan
kali. Pendirian perusahaan pembiayaan menghasilkan dokumen perusahaan
sebagai bukti legalitas bentuk dan legalitas operasional perusahaan. Dokumen
legalitas bentuk milik PT PANN MULTIFINANCE yaitu, Peraturan Pemerintah
No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI dan Bapindo sebagai
pengganti akta pendirian perusahaan dan SIUP, anggaran dasar perusahaan yang
dibuat dihadapan notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dan dokumen legalitas operasional, yaitu surat izin usaha melalui
Keputusan Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin
Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT PANN MULTIFINANCE (Persero).
Kata Kunci : Pendirian Persero, Perusahaan Pembiayaan, PMK No.84/2006.
JF  - Digital Library
TI  - PENDIRIAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERBENTUK PERSEROAN
TERBATAS (PERSERO) BERDASARKAN PERMENKEU
NO.84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(STUDI PADA PT PANN MULTIFINANCE (PERSERO))
AV  - restricted
ER  -