TY  - JOUR
ID  - eprints20133
UR  - http://digilib.unila.ac.id/20133/
A1  - 0312011097, BENNY YANANDA
Y1  - 2010/01/25/
N2  - Abstract


Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada
bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karena dalam
mendukung Pembangunan Nasional, hutan merupakan aset yang sangat penting. Sebab
hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia,
baik manfaat ekologi sosial budaya maupun ekonomi. Mengingat pentingnya hutan
sebagai salah satu modal pembangunan, maka hutan dikuasai oleh Negara. Hal ini sesuai
dengan landasan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 41 th 1999 tentang kehutanan,
menyatakan bahwa ?semua hutan di wilayah RI termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat?. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan
adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana penambangan liar
(terbuka) di dalam kawasan hutan lindung serta apakah yang menjadi faktor pendukung
dan penghambat penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan
liar (terbuka) di Dalam Kawasan Hutan Lindung.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah; pendekatan masalah secara
normative dan empiris. Sumber data, yaitu sumber data sekunder dan primer. Prosedur
pengumpulan data sekunder adalah dengan cara membaca, mencatat dan mengutip
bahan-bahan dari buku-buku, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan. Prosedur pengumpulan data primer, adalah dengan
caraobservasi dan wawancara secara terstruktur terhadap responden, dalam hal ini adalah
pejabat yang berwenang di kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pesawaran.
Pengolahan data yang dilakukan dengan editing, klasifikasi disusun secara sistematis,
yang pada akhirnya dianalisis secara kualitatif untuk pengambilan suatu kesimpulan dan
saran.
Hasil dari penelitian di lapangan dan pembahasan berhubung dengan permasalahan, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana penambangan liar (terbuka) di dalam
kawasan hutan lindung dikaitkan dengan ancaman pidana pada Pasal 78 ayat (6) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Benny Yananda
Bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penambangan liar (terbuka) di Dalam Kawasan Hutan Lindung, adalah
adanya informasi atau laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran di bidang
kehutanan, adanya upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas Dinas
Kehutanan Kabupaten Pesawaran, adanya PPNS khusus di bidang kehutanan serta
adanya kerjasama antara instansi vertikal juga adanya alat bukti fisik dan pengakuan
tersangka.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah pelaku pelanggaran tidak
diketemukan, kurangnya tenaga PPNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pesawaran,
kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pendukung
seperti Komputer, mesin tik serta tidak adanya ruang tahanan.
JF  - Digital Library
TI  - PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN LIAR(TERBUKA) DI DALAM KAWASAN
HUTAN LINDUNG
AV  - public
ER  -