%0 Journal Article
%A NN, BUDIMAN JAYA
%D 2010
%F eprints:20147
%J Digital Library
%T HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM  PEMBENTUKAN 26 KAMPUNG DALAM WILAYAH  KABUPATEN TULANG BAWANG
%U http://digilib.unila.ac.id/20147/
%X Abstrak    Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2008 tentang Pembentukan 26  Kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang merupakan proses legalitas  hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD. Permasalahan dalam  penelitian ini adalah terdapat penolakan pembetukan 2 (dua) kampung dari 26  (dua puluh enam) kampung yang ada. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk  meneliti permasalahan yang ada tersebut dari sisi pembentukan Perda dengan  melihat pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan proses  pembuatan Perda tersebut.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Daerah dan  DPRD dalam pembentukan Perda dan menganalisis proses pembentukan 26  kampung dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif yang berguna untuk mengambarkan dan menganalisis  data dan hubungan antar variabel dengan mengacu pada hasil pengamatan  dilapangan maupun kajian pustaka. Secara khusus penelitian ini menekankan pada  kajian dan analisis fenomena-fenomena dilapangan secara mendalam dan cermat  berdasarkan karakteristik fokus penelitian.  Hasil penelitian menunjukan bahwa ; [1] Pola hubungan antara Pemerintah  Daerah dan DPRD sudah berjalan dengan baik dengan telah dijalankannya cheks  and balances. Hubungan ini dipengaruhi pula oleh struktur organisasi, sumber  daya manusia dan komunikasi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah;  [2] proses pembentukan Perda Nomor 23 tahun 2008 ini telah sesuai dengan  mekanisme dan aturan perundang-undangan yang ada. Secara formal Perda ini  sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, namun dari asas materiil  Perda ini cacat demi hukum karena tidak dapat dijalankan secara total.    Abstract    Making of the local rules No : 23, 2008 is about the forming of 26 villages in the  region of Tulang Bawang District is a process of Law Legality that involves Local  Government and DPRD (Council of the People’s Representatives). Problem of the  research is the rejection of 2(two) from 26 villages forming in that region. In this  research, the writer is very interested in observing that problem, not only from  PERDA (Local Government Rules) forming by seeing the correlation pattern between  Local Government and DPRD but also with those PERDA (Local Government Rules)  forming process.  The purpose of this research is to investigate the correlation pattern between Local  Government Institution and DPRD in making the PERDA (Local Government  Rules), and also analyzing the process of stated 26 villages in Tulang Bawang  District. The Method that is used in this research using the Qualitative Method, so  that it can describe and analyze the data and also the correlation between Variable  which oriented to result of the research in the field and references. Specifically, this  research states in analyzing and observing in the field phenomena deeply and  completely based on the research characteristics.  Result of the research stated that : (1) the correlation pattern between Local  Government and DPRD (council of the people’s representatives) had implemented  well by doing Check and Balances. This relations are influenced by the Structural  Organization of Communication and Human Resource and also between Local  Government and DPRD. (2) This PERDA (Local Government Rules) process had  appropriate with the mechanism and rule of laws. Formally, this PERDA had suitable  with rule of laws but in fact, This PERDA still has the weaknesses because it can not  implement totally