The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pembangunan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui berbagai objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berupa dana perimbangan, yang diantaranya terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan daerah dari PBB meningkat dari tahun ketahun, perolehan pajak seharusnya dapat ditingkatkan dengan mengevaluasi hasil kerja serta pelaksana yaitu aparat desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan? Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui penghambat yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan secara normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan tahap-tahap memeriksa ulang data, mengidentifikasi data dan mensistematisasikannya yang pada akhirnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dalam penguraian menurut pokokpokok kajian. Kemudian mengkaji hasil penelitian dengan melihat hubungan masing-masing data dengan pokok bahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemungutan pajak sektor tambak masih banyak mengalami kendala dalam pendataannya serta data yang kurang tepat antara data yang di dapat dengan keadaan yang sebenarnya dan perhitungan PBB Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sektor tambak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Pratama Natar dalam menentukan NJOP sektor pertambakan dalam pehitungannya dimasukan kedalam sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, tetapi dalam pembiayaan pajak bumi dan bangunan sektor tambak di masukan kedalam sektor perkotaan. Dalam hal ini standar investasi yang seharusnya dimasukan dalam penentuan NJOP namun dalam penetapannya tidak dimasukan kedalam perhitungan jumlah pajak terhutang. Hal ini dilakukan guna menghindari jumlah pajak yang terutang semakin besar sehingga memberatkan wajib pajak. Masih lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunggak. Oleh sebab itu disarankan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Natar hendaknya petugas memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan serta mengusahakan buku-buku pedoman pelaksanaan peraturan tentang perpajakan bagi masyarakat sehingga ketentuan perpajakan menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain bagi masyarakat. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara KP-PBB Pratama Natar dengan instansi terkait, para aparat desa untuk dituntut lebih aktif dalam menagih keterlambatan pajak serta diharapkan secara bertahap KPPBB Pratama Natar dapat mengambil Kebijakan penyesuaian NJOP dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat meningkatkaan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan. ABSTRACT COLLECTION OF TAX LAND AND BUILDING SECTOR IN DISTRICT AQUACULTURE SOUTH LAMPUNG By Haryanti Taxes are an important source of revenue for national development for the prosperity and welfare of the people, therefore it needs to increase public participation by way of collecting funds through a variety of tax objects in accordance with legislation and regulations. One source of local revenue such as a balanced fund, which among others consists of the reception area of land and building tax (PBB). Reception area of the United Nations increased from year to year, the acquisition tax should be increased by evaluating the results of executing the work and village officials. The problem in this research is: How the Implementation of Land and Building Tax Collection aquaculture sector in South Lampung regency? What are the factors inhibiting implementation of Land and Building Tax Collection aquaculture sector in South Lampung regency? This study aims to determine the Implementation of Land and Building Tax Collection in South Lampung regency and to identify obstacles faced. The approach used to study the problem of the above problems is a normative and empirical approaches using primary data and secondary data. The data are collected and processed by the stages of review data, identify data and systematization that ultimately analyzed qualitatively, ie by outlining in the form of a clear sentence in parsing according to the study subjects. Then assess the results of research by looking at the relationship of each data with the subject, so it can be concluded as the answer to the problem in this study. The results found that the tax collection ponds are still many sectors experiencing difficulties in data collection and less precise data between the data in the can with the actual situation and the UN calculations Determination of Tax Object Sale Value (NJOP) ponds sector Tax Office Land and Building (KP- UN) Pratt Natar in determining the aquaculture sector in count NJOP is inserted into the plantation sector, forestry sector, the mining sector, but the property tax financing sector input into the ponds in the urban sector. In this case the investment standards that should be included in the determination of NJOP but the stipulation was not included in the calculation of tax payable. This is done to avoid the amount of tax due to the greater burden the taxpayer. Still weak sanctions applied against delinquent taxpayers. Therefore advised in the implementation of land and building tax collection in STO Natar officer should provide guidance, counseling and guidance to the public or the taxpayers in order to raise awareness about the rights and obligations in the field of taxation and seeks the implementation guide books on taxation rules for community that becomes more certain tax provisions and does not cause the other interpretations for the community. The need for improved coordination between the UN-Pratt KP Natar with relevant agencies, the village officials to be prosecuted more active in collecting taxes and expected delays in gradually KP-UN Pratt Natar can take an adjustment policy NJOP with the actual situation and improve the revenue to the area to support the development.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (File PDF)
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Other)
HTML Summary of #20205 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN