TY  - JOUR
ID  - eprints20272
UR  - http://digilib.unila.ac.id/20272/
A1  - 0612011197, Marisa Putri
Y1  - 2010/04/28/
N2  - Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi yang semakin maju
dewasa ini, telah muncul beberapa sarana yang mampu memudahkan kehidupan
manusia dalam kesehariannya, salah satunya adalah ?internet?. Kegiatan
penyebarluasan informasi sering menimbulkan kejahatan internet contohnya
fornografi terutama anak yang dijadikan objek oleh karena itu diperlukan adanya
pranata hukum pidana yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak.
Permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis dalam skripsi yang berjudul
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Dijadikan Objek Tindak
Pidana Pornografi di Internet, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: (1)
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak
pidana pornografi di internet? dan (2) Apakah faktor-faktor penghambat dalam
perlindungan hukum terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi
di internet?.
Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara
langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang
diteliti, yakni dilakukannya wawancara terhadap 1 orang Hakim pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, 1 orang Penyidik pada Kepolisian Kota Besar (Poltabes)
Bandar Lampung, 1 orang Direktur Eksekutif pada LSM Lembaga Advokasi Anak
(LadA) Bandar Lampung, 1 orang Pakar TI pada Fakultas MIPA Unila dan 1
orang Dosen Fakultas Hukum Unila. Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perlindungan hukum
terhadap anak yang dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet dapat
digunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
2
Marisa Putri
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat
faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang
dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet, antara lain sebagai berikut :
(1) Peraturan perundang-undangan, dimana UU Pornografi dan UU ITE masih
menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat (2) Sarana dan prasarana yang
kurang memadai di institusi kepolisian daerah menyebabkan lambatnya proses
pemeriksaan kasus pornografi anak di internet di daerah (3) Kultur masyarakat
yang enggan dan malu untuk memberikan laporan dan kesaksian dan (5)
Keamanan, Kurangnya sosialisasi aparat penegak hukum dan instansi terkait
dalam kejahatan dunia maya khususnya pornografi terhadap anak.
Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah: (1) Kepada para
orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan
pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak. (2)
Hendaknya Pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi mengenai kejahatan
pornografi terhadap anak di intenet dan cara penanganannya kepada satuan di
kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum
lain (Jaksa dan Hakim) mengenai anak yang dijadikan objek tindak pidana
pornografi di internet. (4) Aparat penegak hukum hendaknya melakukan
kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan terhadap anak yang
dijadikan objek tindak pidana pornografi di internet dengan masyarakat dan
lembaga perlindungan anak, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat
penegak hukum lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
JF  - Digital Library
TI  - ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
DIJADIKAN OBJEK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INTERNET
AV  - restricted
ER  -