The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan sewajarnya bisa diselesaikan sendiri antara masing-masing pihak secara musyawarah mufakat atau yang sering disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Seringkali dengan jalan penyelesaian tersebut tidak ditemui kata sepakat, sehingga masalah perselisihan diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi, konsoliasi atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPHI). Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk tujuan dari penelitian ini. Data sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut dan menunjang informasi yang disampaikan sebagai suatu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode wawancara dengan informan yang berwenang yang dapat memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas, pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen yaitu mempelajari, membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu sebagai penengah atau pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tahap yakni penyelesaian melalui bipartit karena perselisihan tersebut diselesaiakan sebelum perkara tersebut masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial, langkah selanjutnya adalah melalui mediasi, arbitrasi dan konsoliasi. Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya yaitu, sebagian dari pekerja tidak memahami perturan perundangan-undangan yang ada sehingga perkerja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan, antara pekerja dan pengusaha masih memaksakan masing-masing dari kehendaknya sehingga cukup kesulitan untuk menemukan kata sepakat dalam mengakhiri perselisihan. Terbatasnya kualitas dan kuatintas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial. Kata kunci : Peran, Disnaker, PPHI
PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (File PDF)
PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Other)
HTML Summary of #20298 PERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL