The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
Economic development undertaken by the government so far enough to encourage an increase in income areas, but in many cases can prevent problems relative inequality or disparitas. In general inequality cause spatial disparities or inequalities that led to the forward areas and disadvantaged areas as well as sectoral imbalances that created the flagship and non-flagship sector. This study aims to analyze the level of income disparity that exists between the city/country in the province of Lampung, then identify the districts/municipalities in the category behind, as well as superior economic sectors and identify potential economic sectors in the region are relatively low so that it can be prioritized development to reduce disparities inter-regional economy in the province of Lampung. The results showed the level of inequality in Lampung province is located in the low category with an index inequality between 0.22 to 0.26. Meanwhile, the results of the analysis show that there are regions lagging districts into three categories, namely, Tanggamus, Lampung Timur, and Way Kanan. And Overlay Analysis showed that the leading sector in Tanggamus are agricultural sector and mining and quarrying sector, in Lampung Timur is a sector of trade, hotels and restaurants and in Way Kanan the leading sector are agriculture, sectors industry and processing, carting sector and transportation and services sector. Keywords: Income Disparity, economic potential, underdeveloped areas, Index Williamson, Typology Klassen, Location Quotient, shift share, MRP and Overlay Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini cukup mampu mendorong peningkatan pendapatan wilayah, tetapi dalam banyak kasus relatif tidak bisa mengurani permasalahan ketimpangan atau disparitas. Secara umum ketimpangan yang terjadi menimbulkan jurang perbedaan atau ketimpangan spasial yang menyebabkan adanya wilayah maju dan wilayah tertinggal serta ketimpangan sektoral yang menciptakan adanya sektor unggulan dan non unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disparitas pendapatan yang terjadi antar kota/kabupaten di Provinsi Lampung, kemudian mengidentifikasi kabupaten/kota yang masuk kedalam kategori tertinggal, serta mengidentifikasi sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial di daerah yang relatif tertinggal sehingga dapat diprioritaskan pembangunannya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukan tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung berada pada kategori rendah dengan indeks ketimpangan antara 0.22-0.26. Sementara itu, hasil analisis terhadap daerah tertinggal menunjukan bahwa terdapat tiga kabupaten yang masuk kedalam kategori tertinggal yaitu, Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, dan Way Kanan. Dan hasil analisis Overlay menunjukan sektor unggulan di Kabupaten Tanggamus adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian, Kabupaten Lampung Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan untuk Kabupaten Way Kanan adalah sektor sektor pertanian, industri dan pengolahan, sektor pengangkutan dan transportasi serta sektor jasa-jasa. Kata kunci: Disparitas pendapatan, potensi ekonomi, daerah tertinggal, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Location Quotient, Shift Share, MRP dan Overlay
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Archive)
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #203 PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
JS Local government Municipal government