TY  - JOUR
ID  - eprints20328
UR  - http://digilib.unila.ac.id/20328/
A1  - 0612011236, Rini Febriani
Y1  - 2010/05/17/
N2  - Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU
No. 5 Tahun 1999). Dalam upaya menerapkan semua peraturan dan juga
mengawasi jalannya peraturan dari UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka
dibentuklah suatu komisi yang memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan
oleh UU No. 5 Tahun 1999 yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha
( selanjutnya disebut KPPU ). Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU adalah
pelanggaran persekongkolan tender pengadaan Pipa PVC dan HDPE
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air minum Provinsi Kepulauan Riau dan
memeriksa dan memutus pelanggaran persekongkolan tender pengadaan barang
dan jasa KPP madya Batam. Kedua perkara tersebut telah diperiksa dan diputus
dalam Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPUL/2008. Pelanggaran dalam kedua perkara tersebut dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Persekongkolan dalam Tender, Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang unsur-unsur
pelanggaran dan bentuk persekongkolan dalam Putusan KPPU No. 21/KKPUL/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif
terapan (applied law approach) dengan tipe judicial case study. Data yang
digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka dan studi dokumen, Selanjutnya, data tersebut diolah dengan
cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematika data.
Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Rini Febriani
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa KPPU dalam sidang majelis
yang berdasarkan pada pertimbangan Majelis Komisi telah menyimpulkan dalam
kedua putusannya telah ditemukan fakta-fakta bahwa pelaku usaha tersebut
melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 , dan pertimbangan Majelis Komisi
tersebut telah sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena
telah memenuhi unsur-unsur persekongkolan pada Pedoman Pasal 22 yaitu, unsur
pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan
menentukan pemenang tender dan unsur persaingan usaha tidak sehat.
Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bentuk persekongkolan
dari Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 bentuk persekongkolan tender yang
dilakukan adalah persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi di
antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa
dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau
pemilik atau pemberi pekerjaan. Karena berdasarkan isi putusan terdapat
persekongkolan tender yang terbukti dilakukan pelaku usaha dengan panitia
tender yaitu, oleh PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan Panitia Tender
yaitu, Panitia pengadan barang dan fisik untuk seleksi umum dan seleksi terbatas
satuan kerja non vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum
provinsi Kepulauan Riau. Dan pada putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2008 bentuk
persekongkolan tender yang dilakukan adalah persekongkolan horizontal yaitu,
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan atau
jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa pesaingnya.
Karena berdasarkan isi putusan terdapat persekongkolan yang terbukti dilakukan
oleh sesama pelaku usaha yaitu, PT. Uniteknindo Inti Sarana dan PT. Tunggal
Jaya Santika.
Kata kunci: persekongkolan, bentuk pelanggaran.
JF  - Digital Library
TI  - ANALISIS HUKUM PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/20087DAN
PUTUSAN KPPU NO. 05/KPPU-L/2008 TENTANG PERSEKONGKOLAN
TENDER SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA
AV  - restricted
ER  -