%A Shella Selviana 0612011057
%J Digital Library
%T ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGUNA JASA
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
%X Jasa SMS premium merupakan salah satu fitur baru dalam jasa telekomunikasi
Indonesia. Fitur ini merupakan tambahan dari SMS yang harganya lebih mahal
daripada harga SMS biasa. Akan tetapi, tetap ada daya tarik tersendiri untuk
masyarakat dalam mengunakan layanan jasa SMS premium dikarenakan kebutuhan
informasi serta hiburan yang diberikan sangat menarik minat konsumen. Namun
dalam perkembangannya, jasa ini adalah jasa yang sedang disorot oleh konsumen di
Indonesia disebabkan adanya beberapa masalah dalam penggunaan jasa SMS
premium. Beberapa masalah tersebut telah melanggar Pasal 4 UUPK mengenai hakhak konsumen dan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 UUPK
sehingga pengguna jasa yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang terdapat pada
UUPK. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu bagaimana
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa SMS premium?. Dengan pokok bahasan
meliputi bentuk pelanggaran penyedia jasa SMS premium, bentuk
pertanggungjawaban penyedia jasa terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa
konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan penyedia jasa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu yuridis empiris. Jenis data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan
data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekontruksi data dan
sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran
yang dilakukan penyedia jasa SMS premium terhadap pengguna jasa meliputi
pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam UUPK, UU Telekomunikasi serta
PERMENKOINFO No.01/PER/M. KOMINFO/01/2009. Atas pelanggaran tersebut,
maka penyedia jasa SMS premium harus bertanggungjawab berdasarkan kesalahan
dan/atau kelalaianya yang sebagaimana diatur dalam UUPK, dan peraturan
perundang-undangan di bidang Telekomunikasi. Apabila penyedia jasa yang menolak
dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan
konsumen maka dapat melakukan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian
tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi). Namun, jika dalam
penggunaan jasa SMS premium terdapat banyak pengguna jasa yang dirugikan maka
dapat dilakukan dengan cara gugatan class action. UUPK, UU Telekomunikasi dan
PERMENKOINFO No.01/PER/M. KOMINFO/01/ 2009 mengatur tentang sanksi
bagi penyedia jasa SMS premium yang melanggar hak-hak konsumen dalam
penggunaan jasa SMS premium.
Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen, Jasa SMS Premium, Hak-Hak
Konsumen.
%D 2010
%L eprints20350