%0 Journal Article
%A 0642011399, Vina Aprilliza
%D 2010
%F eprints:20431
%J Digital Library
%T ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA BAGI  PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  NARKOTIKA DIBANDINGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
%U http://digilib.unila.ac.id/20431/
%X Tindak pidana narkotika merupakan suatu peredaran gelap yaitu setiap kegiatan  yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Peningkatan peredaran  gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan yang  beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan internasional. Keuntungan  yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara  untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap  narkotika dengan cara menyusup, mencampuri, merusak struktur pemerintahan.  Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,  pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun  2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan  atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan yang dibahas  dalam skripsi ini adalah bagaimanakah formulasi sanksi pidana bagi pemakai dan  pengedar narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dibandingkan  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan apakah yang menjadi dasar kebijakan  formulasi sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  dibandingkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 ?  Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan  menggunakan pedekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendapat para pakar  hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.  Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan  menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas  Vina Aprilliza  hukum melalui penulusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun  tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan  kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep,  serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan  bahwa terdapat perbedaan dan perkembangan antara Undang-undang Nomor 35  Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997  tentang Narkotika yaitu adanya perbedaan sanksi pidana bagi pemakai dan  pengedar narkotika. Pemakai, pecandu dan korban dapat dikenakan sanksi pidana  penjara atau rehabilitasi medik dan sosial yang dibuktikan dengan adanya  keterangan bahwa si pecandu dan pemakai benar-benar sebagai korban dalam  peredaran gelap narkotika. Pengedar dikenakan sanksi pidana penjara dilihat dari  golongan dan jenis narkotika, formulasi tersebut lebih berat mengingat bahaya  yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkotika tersebut. Dasar kebijakan  formulasi sanksi pidana sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35  tahun 2009 yaitu tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara  perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama  bahkan merupakan suatu sindikat. Guna peningkatan upaya pencegahan dan  pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi  pidana bagi penyalahagunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.  Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran  gelap Narkotika dan prekursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi  pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua  puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan  pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan  jumlah Narkotika.  Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pemerintah harus lebih bijak dalam  merevisi suatu undang-undang sehingga dapat sesuai dengan perkembangan  masyarakat dan juga harus jelas di dalam merumuskannya agar tidak  menimbulkan bias hukum atau ketidakpastian.