title: ASAS PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK DALAM KONTEKS  PRAKTIK PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA OLEH KEJAKSAAN DI  INDONESIA
creator: 0642011288, NURAINI CHAIRUNISA
subject:  
description: Abstrak    Keberlakuan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam pengajuan tuntutan pidana  di sidang pengadilan berada di tangan JPU bukan berada di tangan lembaga kejaksaan,  mengandung makna bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan  kepada terdakwa berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan  tugas dan wewenang JPU, bukan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan. Pengamatan  penulis terhadap pelaksaan penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan Negeri  Bandar Lampung menunjukkan, bahwa penentuan tuntutan pidana terhadap terdakwa bukan  berada di tangan JPU, melainkan berada di tangan pimpinan kejaksaan, bahkan berada di  tangan Jaksa Agung. JPU hanya berhak mengajukan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri.  Berdasarkan usul JPU, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan usul lagi kepada Kepala  Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan usul lagi kepada Jaksa  Agung melalui Jaksa Agung Muda dan akhirnya penentuan terakhir tentang jenis dan berat  ringannya pidana yang akan dituntutkan kepada terdakwa berada di tangan Jaksa Agung.  Praktik penentuan tuntutan pidana di kejaksaan di atas didasarkan pada Rencana Tuntutan  Pidana (selanjutnya disebut Rentut) yang ditentukan dalam Pasal 2.A.a. Keputusan Jaksa  Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara yang telah dirubah dengan  Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa  Agung RI Nomor: 120/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara. Berdasarkan uraian dalam  latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan  dalam skripsi ini adalah (a) Apakah alasan praktik penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan  Indonesia dilakukan melalui rencana tuntutan? (b) Bagaimanakah praktik penentuan tuntutan  pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang  bebas dan tidak memihak?    Nuraini Chairunisa  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang  digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode  purposive sampling, Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan  sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Artinya  menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat  (deskriptif).  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut : (1)  yang menjadi dasar pertimbangan penentuan tuntutan pidana di Kejaksaan Indonesia  dilakukan melalui rencana tuntutan adalah dalam rangka pengendalian perkara agar tidak  terjadi disparitas tuntutan yang terlalu mencolok pada perkara yang jenis tindak pidananya  sama, sekaligus sebagai tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh  JPU dalam menentukan tuntutan pidana kepada terdakwa untuk kepentingan diri sendiri yang  merugikan pencari keadilan dan lembaga kejaksaan. (2) Praktik penentuan tuntutan pidana  oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan ditinjau dari asas peradilan yang bebas  dan tidak memihak dapat dilihat dari dua sisi : (a) Dilihat dari sisi JPU berdasarkan KUHAP,  praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan  bertentangan dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak atau tidak sah. (b) Dilihat  dari sisi kelembagaan/kejaksaan berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan,  praktik penentuan tuntutan pidana oleh Kejaksaan di Indonesia melalui rencana tuntutan tidak  bertentangan dengan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak atau sah.  Berdasarkan simpulan, maka disarankan sebagai berikut: (a) Agar praktik pelaksanaan Rentut  tidak merugikan para pencari keadilan, maka penentuan tuntutan pidana oleh kejaksaan di  Indonesia yang dilakukan melalui Rentut dilaksanakan secara transparan atau terbuka bagi  umum. (b) Sebaiknya kewenangan penentuan tuntutan pidana oleh kejaksaan diberikan porsi  yang sama antara kejaksaan sebagai lembaga dengan JPU.  
date: 2010-02-04
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/1/DAFTAR%20ISI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/1/COVER.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/2/I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/3/II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/4/III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/5/MENGESAHKAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20561/6/MOTTO.pdf
identifier:   0642011288, NURAINI CHAIRUNISA  (2010) ASAS PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK DALAM KONTEKS PRAKTIK PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA OLEH KEJAKSAAN DI INDONESIA.  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/20561/