title:   USAHA  KABINET  DJUANDA  MEMPERJUANGKAN    BATAS WILAYAH  LAUT  INDONESIA   BERDASARKAN   PRINSIP  ARCHIPELAGO TAHUN  1957-1959  
creator: 0713033003, Defti Arlen
subject:  
description: Pada  tahun  1957 hukum  laut  Indonesia  masih  berdasarkan  pada  Ordonansi  Belanda atau lebih dikenal dengan istilah Territoriale Kringen Zee En Marietim  1939. Secara operasional sesuai dengan isi ketentuan TZMKO 1939 berdasarkan pasal I ayat I maka luas territorial wilayah Indonesia sejauh 3 mil yang diukur dari garis air rendah pantai dengan mengikuti liku-liku pantai. Sehingga ini mengakibatkan adanya laut bebas di celah-celah pulau-pulau Indonesia yang seolah menggambarkan pulau-pulau tersebut terkotak-kotak, bukan sebagai satu kesatuan unit. Pemerintahan Kabinet Djuanda yakni tahun  1957 sampai tahun  1959 banyak menghadapi masalah pemberontakan-pemberontakan daerah. Sementara itu terkait peraturan TZMKO 1939 lebar laut territorial sejauh 3  mil, adanya celah-celah laut bebas  antara Pulau  Sumatera dan  Sulawesi maka  ini dimanfaatkan oleh pihak luar terutama Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan cara mengirimkan kapal-kapal perangnya melintasi dan masuk perairan dalam pulau Indonesia.    Sebuah kebanggaan bagi  bangsa  Indonesia,  pada  tanggal  13   Desember  1957  Kabinet Djuanda berhasil merumuskan pemyataan mengenai perairan Indonesia. Isi  pemyataan  ini  telah  menggunakan  prinsip  archipelago  dan juga  terdapat  ketentuan  mengenai  lebar  laut  wilayah  territorial   sejauh   12  mil   dihitung  berdasarkan point to point theory yang telah mendapat pengakuan dari Mahkamah  Intemasional. Temyata pemyataan tersebut tidak mendapat sambutan yang positif dari dunia intemasional justru sebaliknya. Maka berdasarkan pada alinea terakhir dari pengumuman pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi intemasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan pada bulan Februari  1958 di  Jenewa.  Jalur  diplomasi  pun  ditempuh  untuk  memperoleh pengakuan dan persetujuan dari pihak dunia intemasional.    Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalahnya  adalah bagaimanakah usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia  berdasarkan  prinsip  Archipelago  tahun  1957-1959? Adapun  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha diplomasi oleh Kabinet Djuanda memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia berdasarkan prinsip Archipelago     tahun  1957-1959.  Metode  yang digunakan  adalah metode  historis.  Teknik pengumpulan  data menggunakan  teknik kepustakaan  dan teknik dokumentasi, sedangkan  untuk menganalisis   data menggunakan   analisis  data kualitatif.    Berdasarkan   hasil  penelitian,  maka  usaha  diplomasi  oleh Kabinet  Djuanda  dalam memperjuangkan    batas   wilayah   Indonesia   dengan  jalan   mengirimkan    delegasi pada konferensi  hukum  laut PBB yang diadakan  pada 26 F ebruari  sampai 2 7 April  1958 di Palais  Des Nation.  Usaha  delegasi  RI  dilakukan  dengan  menyampaikan  pidato  yang  menyatakan   bahwa  cara penarikan  batas  laut territorial  sejauh  3  mil hams   ditinggalkan    dan  disesuaikan   pada   cara  barn   yaitu  berdasarkan    prinsip archipelago atau point to point theory. Selain dari itu usaha untuk memantapkan pendirian Indonesia dan guna memperoleh dukungan dari negara lain delegasi RI juga  melakukan  upaya  solidaritas  terhadap  negara  Asia  Afrika  dengan jalan menyebarluaskan naskah "the Indonesian delegation to the conference on the law of the sea" yang antara lain berisi terjemahan bahasa Inggris pengumuman pemerintah 13 Desember 1957.    Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh delegasi RI dalam rangka memperjuangkan batas wilayah laut sejauh 12 mil belum dapat diterima oleh mahkamah intemasional karena berdasarkan rincian penghitungan tidak ada usul yang mendapat kelebihan suara.  
date: 2016-02-11
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/2/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/3/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/4/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/5/BAB%20V.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/20980/6/BAB%20IV.pdf
identifier:   0713033003, Defti Arlen  (2016)  USAHA KABINET DJUANDA MEMPERJUANGKAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP ARCHIPELAGO TAHUN 1957-1959.  digilib library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/20980/