The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan pelaksanaannya diatur di dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai contoh kasus, penulis mengangkat mengenai praperadilan yang diajukan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka sendiri tidak diatur di dalam KUHAP sebagai objek praperadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah lembaga praperadilan berwenang memutus sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi dan apakah faktor penghambat yang ditemui lembaga praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang dan Akademisi Hukum Pidana dan Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa lembaga praperadilan memiliki kewenangan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebabkan objek praperadilan mengalami perluasan yang salah satu objeknya adalah penetapan tersangka. Sebelum keluarnya putusan MK dengan menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan hakim telah melakukan penemuan hukum/penafsiran hukum. Proses penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya dalam tindak pidana korupsi sendiri memakan waktu yang lama. Adapun di dalam sidang praperadilan sendiri terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukumnya yaitu: aspek substansi peraturan hukum, aspek substansi aparat penegak hukum, aspek sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Selain itu hambatan yang ditemukan lembaga praperadilan dalam sidang praperadilan contohnya tidak hadirnya salah satu pihak. Hal ini menjadi penghambat mengingat acara pemeriksaan praperadilan sendiri dilakukan dengan acara cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum lebih teliti dan hati-hati baik hakim, penyelidik, maupun penyidik dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang, jangan sampai terjadinya pelanggaran hak asasi di dalamnya dan lembaga yang membuat peraturan diharapkan lebih teliti dalam membuat peraturan karena ketidakjelasan peraturan akan menimbulkan kelemahan terhadap kepastian hukum. Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi
ANALISIS PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)
ANALISIS PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)
HTML Summary of #21111 ANALISIS PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI