title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN  SEDIAAN FARMASI TANPA DILENGKAPI IZIN EDAR  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN  (Studi Pada Polda Lampung)
creator: Dhaniko Syahputra Sembiring, 1112011107
subject:  
description: Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi  tanpa dilengkapi izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa hukum dapat  dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada  penyalahgunaan kekuasaan di dalam pelaksanannya. Permasalahan dalam  penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak  pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi izin edar berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? (2) Apa yang  menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak  pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi izin edar berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?  Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekan yuridis normatif  dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan  studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Kanit 1 Subdit IV Tipiter  Krimsus pada Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung  dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Analisis data dilakukan seacara  kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menujukkan: (1) Penegakan hukum pidana  terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi izin edar  berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan meliputi:  a) Tahap formulasi. b) Tahap aplikasi. c) Tahap eksekusi. (2) Faktor-faktor yang  mempengaruhi penegakan hukum adalah: a) Faktor perundang-undangan yaitu  penegak hukum yang kurang bersinergi antar lembaga penegak hukum ataupun  stake holder. b) Faktor penegak hukum, yaitu masih banyaknya oknum penegak  hukum yang main mata dalam melakukan upaya penegakan hukum. c) Faktor  saranan dan prasarana, yaitu melakukan upaya penegakan hukum karena  kejahatan pelanggaran sedian farmasi tanpa izin mempunyai kesulitan sendiri jika  tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. d) Faktor masyarakat, yaitu  adanya kesadaran masyarakat untuk memberi tahu kepada pihak yang berwenang  bila ada tindak pidana dan kesediaan masyarakat menjadi saksi dalam pengadilan.  e) Faktor kebudayaan, yaitu banyaknya masyarakat yang berpendidikan  menengah kebawah, khususnya di daerah pedesaan yang kurang memahami  hukum dan aturan yang melarang menjual sediaan farmasi tanpa izin.  Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum sebaiknya lebih  meningkatkan kordinasi antar lembaga terkait atau stake holder, dalam  memberantas barang sediaan farmasi yang tidak memliki izin edar. (2) Kesadaran  peranan aktif masyarakat harus ditingkatkan dalam membuat kinerja aparat  penegak hukum dalam penegakan hukum terdahap mengedarkan sediaan farmasi  tanpa dilengkapi izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan, karena tindak pidana tersebut sulit dibuktikan dan sering lolos  dari pengawasan, oleh karena itu diperlukan laporan dari masyarakat.  Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Mengedarkan, Sediaan Farmasi.
publisher: FH
date: 2016-02-11
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/2/COVER%20DALAM.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/3/MENYETUJUI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/4/MENGESAHKAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/5/PERNYATAAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/7/PERSEMBAHAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/8/MOTTO.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/9/SANWACANA.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/10/DAFTAR%20ISI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/11/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/12/BAB%20II.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/13/BAB%20III.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/15/BAB%20IV.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/14/BAB%20V.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21135/16/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
identifier:   Dhaniko Syahputra Sembiring, 1112011107  (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA DILENGKAPI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Pada Polda Lampung).  FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21135/