The repository administrator has not yet configured an RDF license.
SERTIFIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DIDESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Desa Tanjung Agung berdasarkan surat keputusan kakanwil Provinsi Lampung Nomor: 11/Kep-18.100/11/2012 ditetapkan sebagai salah satu lokasi kegiatan pengaturan dan penataan pertanahan atau sering disebut dengan redistribusi tanah objek landreform. Atas dasar surat keputusan kakanwil tersebut Kepala Desa Tanjung Agung mengirimkan surat permohonan pensertifikatan Nomor: 331.VI.05.06.2012 kepada Kepala BPN kabupaten Lampung Selatan. Objek dari kegiatan pensertifikatan adalah tanah-tanah yang berada di Desa Tanjung Agung, pemilik tanahnya harus bertempat tinggal pada kecamatan atau berbatasan langsung dengan letak tanahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah sertifikasi program redistribusi tanah objek landreform di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?, (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dari sertifikasi program redistribusi tanah objek landreform di Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan? Metode penelitian dengan Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan cara pengkajian peraturan dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan cara melakukan wawancara di BPN Lampung Selatan, Dinas Kehutanan Lampung Selatan, dan Kepala Desa Tanjung Agung, dan warga masyarakat Katibung. Hasil penelitian sertifikasi program redistribusi tanah objek landreform (TOL) di Desa Tanjung Agung berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah negara. Pertama dilakukan dengan pendaftaran tanah pertama kali (sistematik) dengan cara pengumpulan data fisik yaitu dengan cara inventarisasi subjek dan objek penerima, pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Pengumpulan data yuridis dalam sertifikasi pertama kali ini dilakukan dengan cara penerbitan Surat Keputusan Redistribusi serta pembukuan hak dan penerbitan sertifikat bagi warga desa Tanjug Agung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, faktor penghambat dalam sertifikasi ini yaitu pengukuran tidak ada patok dan penunjuk batas, dalam hal surat menyurat/administratif belum lengkap, ada beberapa orang yang kurang mendukung program ini dikarenakan tidak mau membayar pajak. Untuk itu, disarankan kepada Kepala Desa agar lebih sering melakukan koordinasi dengan para aparat desa lainnya untuk memberikan peyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya program sertifikasi ini. Kedua, Pemerintah sebaiknya menghapuskan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) untuk masyarakat menengah kebawah. Kata Kunci: Sertifikasi, Redistribusi, Landreform ABSTRAK BAHASA INGGRIS Tanjung Agung village based on decree of Head of Regional Office of Lampung province number: 11/Kep-18.100/11/2012 was provisioned as one of locations for land arrangement and regulation which was often referred to as land redistribution from land reform objects. Based on this decree, the head of Tanjung Agung village sent a letter number: 331.VI.05.06.2012 proposing certification to the Head of National Land Agency of South Lampung district. Objects of land certifications were lands located in Tanjung Agung village where the owners should be living in the sub district or areas having direct borders with their land locations. The problems in this research were: (1) how did the land certification of land redistribution program from land reform objects in Tanjung Agung village of Katibung sub district in South Lampung district? (2) what were the inhibiting factors of land certification of land redistribution program from land reform objects in Tanjung Agung village of Katibung sub district in South Lampung district? This research used normative jurisdiction approach by examining regulations and it was supported by empirical jurisdiction approach by conducting interviews in National Land Agency of South Lampung, Forestry Office of South Lampung, head of Tanjung Agung village, and people of Katibung. The results showed that land certification of land redistribution program from land reform objects in Tanjung Agung village based on the decree for granting ownership rights on the land owned by state were as follows. First, land registration was conducted by collecting physical data with recording subject inventories and receiving objects, land measuring, and land mapping. Jurisdiction data collection in the land certification was conducted by issuing Decree of Land Redistribution and recording land owning rights and issuing land certificates of people of Tanjung Agung village of Katibung sub district in South Lampung district. Second, the inhibiting factors in the land certifications were that there were no land marks, incomplete administrative documents, and some people did not support this program because they were not willing to pay tax. The researcher recommends head of village to conduct more socialization with other village apparatus to educate people about the importance of this land certification program. Government should eliminate duty for land and building ownership right acquisition (BPHTB) for middle and lower class people. Keywords: land certification, redistribution, land reform
SERTIFIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DIDESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (File PDF)
SERTIFIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DIDESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Other)
HTML Summary of #21220 SERTIFIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH OBJEK LANDREFORM DIDESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KZ Law of Nations