%0 Generic
%A Dewi Nurhalimah, 1212011093
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%F eprints:21253
%I FAKULTAS HUKUM
%T KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH  DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH DI  INDONESIA (Analisis Kewenangan Daerah dan Partisipasi Masyarakat Daerah)
%U http://digilib.unila.ac.id/21253/
%X Perjalanan sejarah hubungan pemerintah pusat dan daerah mengalami dinamika,  dan menjadi bagian dalam pembangunan hukum Indonesia. Hubungan tersebut  menjadi aspek Undang-Undang Pemerintahan Daerah sejak Indonesia merdeka.  Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model  hubungan pemerintah pusat dan daerah yang pernah diterapkan di Indonesia.  Menggunakan indikator kewenangan dan partisipasi, penelitian ini menelusuri  kembali dinamika sejarah hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam sembilan  Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menemukan model  hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan  Daerah yang dapat disimpulkan sebagai model sentralisasi, model otonomi,  model delegatif dan model partisipatif  Kata Kunci : Model Hubungan, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah,  Undang-Undang    CONSTRUCTION OF CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENT  RELATIONS IN INDONESIA LOCAL GOVERNMENT LAW  (Analysis of The Local Authority and Participation)    The history of central and local goverment relations has its own dynamic, and  become the arch within Indonesia legal development. Those relations has been  featured in the local government law since our independence. Within the context,  this research aims to analyze the model of central and local government relations  that ever applied in Indonesia. Using the indicator of authority and participation,  this research trace back the historical dynamic of central local relation in nine  local government law.This research found that the models of central and local  government relations in local government lawmay be concluded ascentralized  model, autonomy models, delegative models and participation models.  Keywords: Model Relations, Central Government, Local Government, Law