title: ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERBASIS  KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG  (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)
creator: ALBAR DIAZ NOVANDI, 1212011026
subject:  
description: Penyelesaian Tindak Pidana Berbasis Kearifan Lokal Adat Lampung merupakan  upaya Mediasi Non Penal yang dilakukan oleh masyarakat lampung khususnya  masyarakat adat pepadun dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul atas  terjadinya tindak pidana. Penyelesaian ini masih dilestarikan dan dijalankan oleh  masyarakat lampung, upaya ini untuk menemukan keadilan komunal dan keadilan  restoratif. Upaya ini melibatkan Korban, Pelaku, serta Masyarakat dalam  menyelesaikannya untuk menemukan rasa kepuasan disemua pihak atau dengan  istilah lain sering disebut dengan Win-win solution. Permasalahan yakni  Bagaimanakah tata cara penyelesaian tindak pidana melalui kearifan lokal adat  lampung?, Apakah akibat hukum yang terjadi atas penyelesaian tindak pidana  melalui kearifan lokal adat lampung?  Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yurudis normatif dan yuridis  empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data sekunder. Data  primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara  melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder adalah data  yang diperoleh dari kepustakaan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan penyelesaian  tindak pidana berbasis kearifan lokal adat lampung dilakukan melalui  musyawarah adat atau yang disebut dengan Merwatin yang dilakukan oleh para  Perwatin atau para Penyimbang-penyimbang. Forum penyelesaian tersebut  dilakukan untuk mencapai musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan  masyarakat. Akibat hukum yang terjadi pada awalnya korban maupun pelaku  mengalami sanksi sosial oleh masyarakat, dimana tidak diperbolehkan untuk  bergaul dengan masyarakat sebelum permasalahan yang ia hadapi selesai. Akibat  selanjutnya yang dikenal dengan Pepadun Kamah atau Pepadun Kotor, Pepadun  Tegitching atau Pepadun Miring, serta Pepadun Lukkep atau Pepadun terbalik.  Sanksi yang diberikan anatara lain denda adat yang disebut dengan daw,  pemotongan hewan yakni Kerbau atau Sapi, hingga pengusiran keluar kampung  dan kehilangan adatnya sebagai orang lampung.  Saran yang diberikan penulis untuk adanya pembuatan peraturan perundangundangan  terkait keberadaaan dan kewenangan Hukum pidana Adat Lampung  baik peradilannya, maupun lembaganya dalam menyelesaikan suatu perkara adat  sehingga diakui keberadannya serta kewenangannya dalam menyelesaikan suatu  persoalan hukum. Serta dalam penyelesaian suatu perkara pidana umum maupun  khusus mengenai pidana adat, dibangun suatu mekanisme penyelesaian agar  adanya kerjasama antara para Perwatin Penyimbang-Penyimbang Adat (Lembaga  Majelis Adat Lampung) dengan Sub-sistem Peradilan Pidana dalam mekanisme  pelaksanaan penyelesaian yang berorientasi pada kearifan lokal untuk keadilan  restoratif.  Kata Kunci: Analisis, Penyelesian, Kearifan Lokal Adat Lampung
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2016-02-22
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21269/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21269/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/21269/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ALBAR DIAZ NOVANDI, 1212011026  (2016) ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL ADAT LAMPUNG (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/21269/