@misc{eprints21284,
           month = {Februari},
           title = {STATUS HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI PANTAI
TELUK LAMPUNG DI KECAMATAN BUMI WARAS
KOTA BANDAR LAMPUNG},
          author = {1212011365 Yose Trimiarti},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/21284/},
        abstract = {Semakin pesatnya pertumbuhan dan meningkatnya kepadatan Kota Bandar
Lampung sehingga menimbulkan dampak sedikitnya lahan tanah yang tersedia
dan menyebabkan kebutuhan penggunaan tanah semakin meningkat. Pantai
merupakan tanah negara dan pengelolaannya jatuh kepada Pemerintah Daerah.
Pengerjaan reklamasi pantai teluk lampung didasarkan atas SK Gubenur Lampung
Nomor.155 Tahun 1983 tentang Izin Reklamasi Pantai serta UU No 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Status lahan
dari milik negara dapat jatuh menjadi lahan yang dilekati hak yang ditempuh
dengan cara melakukan permohonan hak atas tanah negara.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana status hak atas tanah hasil
reklamasi pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
dan apa saja faktor penghambat dalam penetapan hak atas tanah hasil reklamasi
pantai tersebut?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer didapat dari wawancara kepada responden yang telah ditetapkan,
sedangkan data sekundaer diperoleh melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status tanah hasil reklamasi pantai
tersebut berstatus tanah negara yang dapat dilekati kepada pereklamasi dengan
status HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah dengan melihat subjek dan
penggunaan tanah hasil reklamasi yang dimuat dalam UUPA dan UU No.40
Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah. Contohnya adalah
PT. Sekar Kanaka Langgeng yang mendapatkan status HGB oleh Kantor Wilayah
Pertanahan Kota Bandar Lampung. Status tersebut diberikan mengingat bahwa
penggunaan tanahnya untuk kepentingan komersil dengan memiliki bangunan
sebagai tempat penjualan cinderamata, namun dalam fakta lapangan tanah yang
dilekati HGB tersebut ditelantarkan dan tidak dimanfaatkan. Kemudian dalam
penetapan status hak tanah hasil reklamasi tersebut juga terdapat hambatan yaitu
seperti lambatnya penetapan sertifikat, Kurangnya Peninjauan Lapangan,
Lambatnya Pemohon Hak atas Tanah Hasil Reklmasi Pantai Melengkapi Berkas,
dan Permohonan hak atas tanah hasil reklamasi pantai tidak sesuai dengan fakta
dilapangan.
Kata Kunci : Status Penguasaan Tanah, Reklamasi Pantai, Tanah Negara

The growth rapid and the density increasing of Bandar Lampung city, cause the
impact of least land available and the increased of land use requirement. The
coastal is state land which the management is from local governments. The
reclamation of Teluk Coastal of Lampung was based on the Governor?s decree
No.155 of 1983 about coastal reclamation permit and constitution No. 27 of 2007
about the management of coastal areas and small Islands. Status of state land can
have a land rights by reaching a way of petition rights of state land.
The problem in this research was how the status of the land right?s reclamation
result of Lampung Teluk Coastal in Bumi Waras District Bandar Lampung City
and what the inhibiting factor in the determination of the land right?s reclamation
results. The method used in this research was normative and empiric juridical. The
data in this research were primary data obtained from interviews and secondary
data obtained from library research.
The results showed that the status of land right?s reclamation was state land which
had a pre reclamation status of HGU, HGB, and the use land right by seeing the
subject and the land use of reclamation result that was published in UUPA and
regulation No.40 of 1996 about HGU, HGB, and the use land right. The example
was PT. Sekar Kanaka Langgeng which getting HGB status by Land Regional
Office of Bandar Lampung. The status was given considering that the use of the
land for commercial purposes by having the building as the souvenirs sale place,
but in fact was the place which had HGB status was neglected and not utilized.
The obstacles in this research was the slow of certificates establishment, the lack
of fields review, the slow of land rights reclamation results applicant to
completing the requirement and the petition of land rights reclamation not
appropriate with the facts in the field.
Keywords: Land right Status, coastal Reclamation, the State Land}
}