<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten )"^^ . "Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004\r\ntentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang\r\nmelaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain\r\nberdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan\r\nundang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik\r\ndiluar maupun didalam pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara\r\n(DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut, muncullah istilah Jaksa Pengacara\r\nNegara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk\r\npenanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi di Provinsi\r\nBanten. Penulisan ini bertujuan untuk melihat eksistensi atau keberadaan Jaksa\r\nsebagai Pengacara Negara tersebut.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi dari jaksa\r\nsebagai pengacara negara dalam sengketa tata usaha negara ? (2) Bagaimanakah\r\nkedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili sengketa tata\r\nusaha negara di Provinsi Banten?. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah\r\nPendekatan Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study\r\nkepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan melalui Inventarisasi,\r\nPendeskripsian, Sistematisasi, Interprestasi data yang selanjutnya dianalisis secara\r\nanalisis Deskriptif Kualitatif.\r\nHasil dari penelitian dan pembahasan ini yaitu: (1) Eksistensi JPN dalam\r\npenyelesaian sengketa TUN dapat dilihat di peraturan mengenai JPN itu sendiri,\r\ndengan adanya peraturan itu menyiratkan bahwa adanya eksistensi jaksa sebagai\r\npengacara negara. (2) Kedudukan JPN sebagai pihak yang mewakili menangani\r\nsengketa TUN di Provinsi Banten adalah sebagai pihak yang menerima kuasa atas\r\nsurat kuasa khusus yang diberikan kepadanya, yang dapat melakukan tindakantindakan\r\nbaik didalam maupun diluar pengadilan.\r\nSaran penelitian ini adalah Peran JPN dalam menangani sengketa DATUN supaya\r\nlebih disosialisasikan lagi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga\r\nNegara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat\r\nKata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan\r\nTata Usaha Negara.\r\n\r\nThe Republic of Indonesia judiciary according to Legislation Number 16 of 2004\r\nabout the Republic of Indonesia judiciary is a government institution which\r\nimplementing the state authority in prosecution and other authorities field\r\naccording to the legislation. One of other authority of prosecutor according to\r\nlegislation is the prosecutor can act for the state either outside or inside of the\r\ncourt in civil and state administration field. Based on the duties and the authority\r\nthen comes the term of State Lawyer. All judiciary in Indonesia has a separate\r\nsection in handling Civil and Administrative cases. One of them is higher\r\njudiciary in Banten Province. The aimed of this research was to find out the\r\nexistence of prosecutor as a State lawyer.\r\nThe problems in this research were (1) how the existence of prosecutor as the state\r\nlawyer in state administration dispute and (2) how the position of state lawyer\r\nprosecutor as representing the state administration dispute in Banten province.\r\nThe approach used in this research was normative approach and data collecting\r\ntechnique used was literature study. The data was processed through materials\r\ninventory, materials descriptions, data systematization, data interpretation then\r\nanalyzed descriptive qualitative.\r\nThe results showed that: (1) the existence of state lawyer prosecution in handling\r\nthe state administration dispute can be seen in regulation about the lawyer\r\nprosecutor. By this regulation implied that there was the existence of prosecutor\r\nas the state lawyer. (2) The position of State lawyer prosecutor as representing the\r\nhandling of state administration dispute in Banten province was as the authorized\r\nparty on a special power given to him who can take action both inside and outside\r\nof the court. The suggestions given is the role of prosecutors as the State lawyer in\r\nhandling Civil and Administrative disputes should socialized again in order to can\r\nbe used properly by State institution, central/regional government agencies, state /\r\nregional enterprises and society.\r\nKeywords: State prosecutor, Dispute of state administration, Court administrasion"^^ . "2016-02-24" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1212011319"^^ . "Sheilla Korita"^^ . "1212011319 Sheilla Korita"^^ . . . . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK (ABSTRACT).pdf"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (File PDF)"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . . "EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM\r\nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA\r\n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #21288 \n\nEKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM \nPENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA \n( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten )\n\n" . "text/html" . . . "KZ Law of Nations"@en . .