%A 1212011356 WAYAN AYU ANGGARE DEWI
%T PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG
ATAU BADAN YANG MEMILIKI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%X Pajak merupakan sektor penting dalam pembangunan untuk mempertahankan
tegaknya negara. Pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak (WP) yang memiliki
UMKM diharapkan mampu membantu pendapatan daerah. Ketentuan UMKM
diatur dalam PP NO.46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha
yang diterima atau di peroleh WP yang memiliki pendapatan 4,8M dikenakan
pajak PPh 1% dari penghasilan bruto, namun masih ada WP yang belum
mengetahui penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM serta pengaturan
pengenaan PPh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah
pertama, bagimanakah pengaturan penggenaan PPh bagi WP UMKM dan kedua,
bagaimanakah penerapan PPh bagi UMKM.
Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan
menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara
deskripsi kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengenaan PPh bagi UMKM
mengacu pada , UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, PP No.46 tahun 2013 tentang
PPh atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh WP yang memiliki
peredaran bruto tertentu. SE No.42/PJ/2013 dan Permen Keuangan
No.107/PMK.011/ 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan
Pelaporan PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tidak lebih 4,8M.
Penerapan PPh bagi WP yang memiliki UMKM di Bandar Lampung , ada
beberapa tata cara, pertama penghitungan Pengenaan PPh berdasarkan peredaran
bruto, Tarif PPh final adalah 1%, cara perhitungan PPh final sebesar 1% x
peredaran bruto setiap bulan. Kedua, penyetoran dan pelaporan adalah menyetor
PPh terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan
dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara.WP yang melakukan pembayaran PPh wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada SSP.
Kata kunci : PPh, Wajib Pajak, UMKM.

THE APPLICATION OF INCOME TAX TO INDIVIDUAL OR
INSTITUTIONAL TAX PAYM HAVING MICRO AND MIDDLE
SCALE BUSINESSES IN BANDAR LAMPUNG

Tax is an important sector in development to maintain the state running. Income
tax (or PPh) from tax payer (TP) having micro and middle scale of businesses
(MAMSB) is expected to be able to support regional income. The provision of
MAMSB was regulated in Government Regulation number 46 in 2013 about
income tax upon income from business obtained by tax payer with income of 4.8
B with 1 % tax income deductible from gross income, however, there are tax
payers who do not know income tax application for tax payer having MAMSB
and its legal provision. The problem statements of this research were the provision
of income tax application for NAMSB tax payers and income tax application for
MAMSB.
This research used normative and empirical jurisdiction approaches by using
primary and secondary data. Data were collected by using literary study and field
study and then analyzed descriptively.
The result showed that the provision of income tax application for MAMSB
taxpayers refers to Act number 36 in 2008 about income tax, Government
Regulation number 46 in 2013 about tax income from business income received
by tax payers with certain gross income, SE number 42/PJ/2013 and Regulation of
Ministry of Finance number 107/PMK.O11/2013 about Procedures of Estimation,
Payment, and Reporting Income Tax of Received Business Income Obtained by
Tax Payers Having Gross Income Less Than 4.8 B.
There are some procedures in applying the income tax for MAMSB in Bandar
Lampung. First, the income tax collectible estimation is based on gross income,
final income tax is 1%, and the cstimation method of final taxis 1% x monthly
gross income. Second, payment and report; coilectible income tax can be paid to
post office or banks nominated by Ministry of Finance, by using SSP or other
administration means equal to SSP which has been validated with State Income
Transaction Number. Tax payers who pay income tax must submit Tax Period
Reporting Form according to date of validation of State Income Transaction
Number (or NTPN) stated in SSP:
Keywords: income tax, tax payer, MAMSB
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2016
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints21302