<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG"^^ . "Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa\r\nKeuangan, BPK diperintahkan untuk memberikan rekomendasi terhadap hasil\r\npemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan dapat\r\nditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah\r\nsetempat. Rekomendasi memuat hal yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah\r\ndaerah. Pemerintah daerah wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada\r\nBPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan\r\nyang bersangkutan. Namun pada pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten\r\nTanggamus diduga masih belum menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan\r\nketentuan.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak lanjut oleh\r\nPemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK\r\nPerwakilan Provinsi Lampung dan faktor penghambat pelaksanaan tindak lanjut\r\noleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan.\r\nPendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan\r\nnormatif empiris. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data\r\nsekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan\r\ndan studi lapangan.\r\nHasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus\r\nbelum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran\r\n2014 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004\r\nTentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa\r\njawaban atau penjelasan yang diberikan Pejabat yang wajib menindaklanjuti\r\nrekomendasi hasil pemeriksaan, disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60\r\nhari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Tetapi setelah mencapai waktu 60\r\nhari, ada 12 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut\r\ndari 33 rekomendasi yang diberikan. Faktor penghambat dalam menindaklanjuti\r\nrekomendasi adalah perubahan struktur organisasi dan personel yang wajib\r\nmempertanggungjawabkan sudah pindah instansi, pensiun, atau meninggal dunia.\r\nKata Kunci: Tindak Lanjut, Rekomendasi, Hasil Pemeriksaan, BPK.\r\n\r\nTHE FOLLOW-UP BY THE GOVERNMENT OF TANGGAMUS REGENCY\r\nAGAINST THE INSPECTION RESULT RECOMMENDATIONS OF\r\nSUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC INDONESIA\r\nTHE REPRESENTATIVE OF LAMPUNG PROVINCE\r\n\r\nThe constitution Number 15 of 2006 about supreme audit board was instructed to\r\ngive recommendations against the inspection results that was conducted, so that if\r\nthere is a deviation case can be follow-up by the competent authority.\r\nRecommendations contained something that must be followed up by the local\r\ngovernments. The local government is obliged to give an answer or explanation to\r\nsupreme audit board about the follow up on the recommendations in the report of\r\ninspection results. In the implementation the Government of Tanggamus regency\r\nstill was not follow-up the recommendation in accordance to the provisions. The\r\nproblem in this research were how the follow-up by the Government of\r\nTanggamus regency against the inspection result recommendations of supreme\r\naudit board representative of Lampung Province and what the inhibiting factors in\r\nthe implementation of the follow-up by the Government of Tanggamus regency\r\nagainst the inspection result recommendations. The approach used in this research\r\nwas normative and empirical approach. The data sources used were primary and\r\nsecondary data. Data collection technique used was literature and field studies.\r\nThe results showed that the Government of Tanggamus regency was not follow up\r\nthe inspection results of supreme audit board in Fiscal 2014 in accordance to the\r\nprovisions of Article 20 Paragraph (3) of constitution Number 15 of 2004 about\r\nthe inspection management and state financial responsibility which the answer or\r\nexplanation given the officials should follow up the inspection results\r\nrecommendation, submitted to the supreme audit board at least 60 days after the\r\nreport of inspection result was received. After reaching 60 days, there were 12\r\nrecommendations that had not been appropriate and still in the process of followup\r\nfrom 33 recommendations given. The inhibiting factors in following up the\r\nrecommendations were the organizational structure changed and personnel that\r\nrequired to responsible had been moved, retired, or died.\r\nKeywords: Follow-Up, Recommendations, Audit, Supreme audit board"^^ . "2016-02-29" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1212011111"^^ . "EVA RIANA SARI"^^ . "1212011111 EVA RIANA SARI"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK (ABSTRACT).pdf"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "TINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS\r\nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN\r\nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN\r\nPROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #21370 \n\nTINDAK LANJUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS \nTERHADAP REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN \nPEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN \nPROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "HF5601 Accounting"@en . . . "JS Local government Municipal government"@en . . . "KZ Law of Nations"@en . .