@misc{eprints21402,
           month = {Februari},
           title = {PERLUASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH},
          author = {1212011317 SHABRINA DULIYAN FIRDA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2016},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/21402/},
        abstract = {Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perluasan kewenangan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian
dilakukan secara normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat perluasan kewenangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan dan pengawasan yaitu dibidang keuangan,
kepegawaian, dan kebijakan. Perluasan kewenangan tersebut dilakukan untuk
meningkatkan hubungan koordinasi, harmonisasi dan keselarasan antara
pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur dan pemerintah
daerah dalam penyelengaraan otonomi daerah.
Kata Kunci: Perluasan Kewenangan, Gubernur, Sistem Pemerintahan
Daerah

EXPANSION THE AUTHORITY OF GOVERNOR IN LOCAL
GOVERNMENT SYSTEM ACCORDING TO LAW NO. 23 OF 2014 ON
LOCAL GOVERNMENT

This thesis aims to know the extension of the authority of governor as Vice
President of the Central Government after the enactment of Law No. 23 of 2014
on Regional Government. This normative research uses secondary data consisting
of primary legal materials, secondary and tertiary that collected through library
research. Data were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of
this research indicates that there is an expansion the authority of the Governor as
Vice President of the Central}
}